detik's Advocate

Saya Mau Ceraikan Istri yang Bipolar Manik Episode, Anak Ikut Siapa?

Tim detikcom - detikNews
Senin, 19 Apr 2021 08:19 WIB
ilustrasi cerai
Ilustrasi cerai (Foto: iStock)
Jakarta -

Alasan perceraian banyak hal, dari kekerasan dalam rumah tangga hingga kekerasan verbal. Namun yang menjadi korban dari perceraian adalah anak, apakah ikut ibu atau ayah.

Salah satunya dialami oleh warga Jakarta, SS. Suami yang berusia 41 tahun hendak menceraikan istrinya yang berusia 37 tahun dengan alasan si istri mengalami Bipolar Manik Episode. SS bingung nantinya anak mereka akan ikut siapa. Dalam UU, si anak seharusnya ikut si istri. Tapi SS khawatir karena istrinya memiliki Bipolar Manik Episode.

Berikut cerita lengkap SS yang dikirim lewat surat elektronik ke detik's Advocate:

Selamat siang, saya SS, usia 41 tahun dan istri 37 tahun. Saya ingin bertanya masalah hukum.

Saya baru 5 bulan menikah dan saya istri saya sedang hamil 7 bulan, saya berencana menceraikan istri saya.

Istri saya ternyata mengidap gangguan kejiwaan Bipolar Manik Episode dan selama masa kehamilan sudah 4 kali dirawat di RS Jiwa Duren Sawit.

Selama masa pacaran ternyata keluarga istri saya menyembunyikan penyakit istri saya tersebut dan melakukan suntik obat dan minum obat penenang dokter psikiater setiap 2 minggu dan penyakitnya sudah diderita selama hampir 20 tahun.

Menurut medis penyakit Bipolar Manik tidak dapat disembuhkan dan hanya melalui perawatan rutin yg membutuhkan biaya besar saja.

Bisakah saya mengambil hak asuh anak saya nanti jika sudah lahir? Alasan saya karena emosi istri saya yang tidak terkendali dikhawatirkan mengancam keselamatan bayinya nanti. Dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan tersebut.

Mohon sarannya.
Terima kasih.

SS

Untuk menjawab permasalahan di atas, kami menghubungi advokat Alvon Kurnia Palma,S.H.,M.H. Berikut pendapat hukumnya:

Terima kasih atas pertanyaannya.

Sangat sayang sekali Bapak tidak menjelaskan status pencatatan perkawinan apakah tercatat secara resmi atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Meski demikian, kami akan menjawabnya sebagai berikut.

Secara umum, di dalam hukum mengenai hak asuh terdapat dua rujukan, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pemberlakuannya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Pertama, Pasal 45 UU Perkawinan mewajibkan orang tua memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban memelihara dan merawat anak-anak hasil perkawinan tidak boleh terhalang dan terputus meski status perkawinan kedua orang tua telah bercerai.

Saat terjadi perceraian, orang tua semestinya tidak mempersoalkan mengenai hak asuh anak, melainkan menyepakati secara bersama guna mengasuh dan mendidik bersama-sama.

Pasal 41 UU Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yakni:

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya:

a. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
b. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Kedua, bagi yang beragama Islam berdasarkan Pasal 105 KHI menyatakan:

Dalam hal terjadinya perceraian:
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
b. Pasal 105 KHI menyatakan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
c. Pasal 105 KHI menyatakan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kedua aturan di atas merupakan dasar hukum mengenai subjek yang berhak mengasuh anak saat terjadi perpisahan di antara kedua orang tuanya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Ketiga, di saat terjadi perceraian disertai dengan kondisi ibu mengidap Bipolar Manik Episode, UU Perkawinan tidak mengaturnya secara khusus tentang siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak. Akan tetapi Pasal 156 huruf c KHI mengecualikan berlakunya Pasal 105 huruf a KHI yang menyatakan:

Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

Mengacu pada Pasal 156 huruf c KHI itu, maka seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekali pun si anak masih berusia di bawah 12 tahun. Alasan peralihan hak asuh ibu yang diutamakan adalah kepentingan yang terbaik bagi si anak (the best interest of the child) yang termanifestasi kepada perilaku dan kecakapannya saat mendidik anaknya.

Hal ini terkandung dalam asas perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Sebagai perbandingan, bisa merujuk putusan Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta Nomor 206//Pdt.G/2019/PA.Yk. Putusan ini soal perceraian dan soal hak asuh anak yang terkait si ibu yang memiliki Bipolar Manik Eposode.

Dalam putusannya, PA Yogyakarta tetap memberikan hak asuh anak kepada si ibu meski mengidap bipolar manik episode. Majelis hakim setelah melihat fakta selama persidangan dan tidak terdapat ancaman keselamatan jasmani dan rohani anak memutus hak asuh tetap pada ibu yang mengidap bipolar manik episode.

Pertimbangan majelis hakim memutuskan ini adalah demi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), fakta bipolar manik episode dapat disembuhkan dan psikologi hukum legal custody adalah tanggungjawab ayah dan physical custody adalah hak ibu guna memastikan perkembangan psikologis anak ke depan.

Namun demikian, mengenai siapa yang paling berhak untuk mengasuh anak dalam suatu perkara sangat bergantung dengan penilaian majelis hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan.

Demikian uraian singkat ini dan terima kasih.

Alvon Kurnia Palma, S.H., M.H.
"AKP and Partner"
Gedung Dana Graha Ruang 305A
Jalan Gondangdia Kecil
Menteng Jakpus

====
Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh tim detik, para pakar di bidangnya serta akan ditayangkan di detikcom.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email:
redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Berhubung antusias pembaca untuk konsultasi hukum sangat beragam dan jumlahnya cukup banyak, kami mohon kesabarannya untuk mendapatkan jawaban.

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

Salam

Tim Pengasuh detik's Advocate

(asp/mae)