KPU RI Siapkan Pedoman Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

Dwi Andayani - detikNews
Sabtu, 17 Apr 2021 06:45 WIB
Ilustrasi gedung KPU
Gedung KPU (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

KPU RI melakukan koordinasi dengan KPU NTT terkait keputusan MK yang menganulir kemenangan Orient Patriot Riwu Kore dalam Pemilihan Bupati Sabu Raijua, NTT, lantaran tidak pernah jujur menyangkut status kewarganegaraannya. KPU mengatakan koordinasi membahas persiapan terkait persiapan pemungutan suara ulang (PSU).

"Kami telah melakukan rapat dengan KPU Provinsi NTT dan KPU Kabupaten Sabu Raijua kemarin di kantor KPU, setelah putusan MK dibacakan. Pada rapat koordinasi dan supervisi tersebut dibahas hal-hal yang perlu dilakukan baik oleh KPU Provinsi NTT maupun KPU Kabupaten Sabu Raijua dalam menindaklanjuti putusan MK," ujar komisioner KPU RI Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat dihubungi, Jumat (16/4/2021).

Raka mengatakan pihaknya tengah menyiapkan surat terkait supervisi. Nantinya hasil ini akan dijadikan pedoman oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua.

"Saat ini kami juga sedang menyiapkan surat terkait supervisi tersebut. Untuk dipedomani oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua," ujar Raka.

Beberapa hal yang perlu dipedomani yaitu terkait penetapan tahapan dan jadwal PSU hingga memastikan ketersidiaan anggaran dan kesiapan logistik. Tidak hanya itu, dalam melakukan PSU KPU Kabupaten juga diminta untuk memperhatikan dampak bencana non alam atau COVID-19.

"Diantaranya KPU Provinsi NTT melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua untuk melakukan hal-hal antara lain, penetapan tahapan dan jadwal PSU, memastikan ketersediaan anggaran, pencermatan data pemilih, persiapan logistik, pembentukan badan ad hoc (PPK, PPS, KPPS), sosialisasi PSU, rakor dengan stake holder terkait dan lain-lain," kata Raka.

"Termasuk antisipasi dampak bencana yang terjadi sebelumnya terhadap kemungkinan perubahan tempat TPS," sambungnya.

Menurutnya, KPU akan melaksanakan putusan MK sesuai dengan ketentuan berlaku. Dia juga menyebut dukungan dari berbagai pihak menjadi penting dalam pelaksanaan PSU.

"Pada intinya KPU beserta jajaran melaksanakan apa yang menjadi putusan MK sesuai ketentuan yang berlaku. Peran dan partisipasi semua pihak menjadi sangat penting agar PSU ini nantinya akan berjalan dengan baik dan lancar," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir kemenangan Orient Patriot Riwu Kore dalam Pemilihan Bupati Sabu Raijua, NTT. Sebab, Orient dianggap tidak jujur menyangkut status kewarganegaraannya.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan batal keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua. Menyatakan diskualifikasi Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore-Thobieas Uly," kata Ketua MK Anwar Usman yang membacakan putusan di gedung MK dan disiarkan lewat channel YouTube MK, Kamis (15/4/2021).

Kemenangan Orient juga digugat oleh kontestan Pilbup Sabu Raijua, Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Rdja Haba. MK menyatakan secara faktual Orient adalah pemilik paspor AS dan paspor Indonesia. Orient tidak jujur saat mengajukan permohonan paspor Indonesia dan mengajukan permohonan administrasi pendaftaran ke KPU Sabu Raijua.

"Orient is America citizen," ujar hakim konstitusi Saldi Isra mengutip surat dari Kedubes Amerika Serikat.

Orient memiliki paspor AS hingga 2027. Padahal Indonesia memiliki status kewarganegaraan tunggal.

"Sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU 10/2017 sebagai calon Bupati Sabu Raijua. Maka harus dinyatakan batal demi hukum," ucap Saldi.

(dwia/aud)