Dipanggil Polres, Kabid Damkar Depok Klarifikasi Isu Pemotongan Insentif

Sachril Agustin Berutu - detikNews
Jumat, 16 Apr 2021 17:36 WIB
Polisi periksa 3 pejabat Damkar Depok soal dugaan korupsi.
Ilustrasi pejabat Damkar diperiksa Polres Depok. (Sachril Agustin/detikcom)
Jakarta -

Polres Depok meminta keterangan Kabid Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Depok, Denny Romulo. Denny dimintai klarifikasi terkait dugaan pemotongan insentif COVID-19 ke pegawai Damkar.

"Ya terkait kedatangan saya untuk klarifikasi terkait yang ada isu pemotongan ya, pemotongan honor pegawai petugas damkar, ya. Yang honornya dipotong, war-war dan disinfeksi ya untuk honor," ucap Denny kepada wartawan, Jumat (16/4/2021).

Denny menambahkan dirinya menyerahkan surat pertanggungjawaban (SPJ) kepada penyidik. Dia pun bercerita tentang insentif COVID-19 ke petugas damkar yang ramai dipersoalkan ini adalah uang lembur.

"Jadi tadi saya membawa SPJ kegiatan kepada penyidik, SPJ lengkap saya serahkan. Dan kegiatan mitigasi operasional itu adalah operasional lembur di dinas damkar dari bulan Maret dan.. (dari) Maret, April, Mei, 3 bulan. Jadi uang lembur," jelasnya.

Sebelum uang intensif dibagikan, Denny menjelaskan damkar akan meminta nama-nama pegawainya dari sekretariat dan bidang masing-masing. Setelah nama-nama petugas diterima, uang intensif COVID-19 akan dibagikan ke komandan regu (danru).

"Jadi mereka kirim nama, jadi kita serahkan duitnya ke danrunya. Habis itu danrunya menyerahkan SPJ kepada bidang penanggulangan bencana. Jadi terkait dengan yang ada isu pemotongan itu, yang jelas pas saya cek ke bendahara saya dan kepala seksi saya, ternyata danrunya yang mengambil uang untuk dibagikan kepada anggotanya. Itu ada bukti semua, ada berita acaranya semua, jadi terkait pemotongan, bidang penanggulangan bencana tidak tahu," ucap Denny.

Lanjutnya, Denny mengatakan setiap petugas damkar menerima uang intensif Rp 101 ribu per hari. Damkar Kota Depok, lanjutnya, mengeluarkan Rp 300 juta untuk uang intensif COVID-19 ini. Mengenai persoalan dugaan pemotongan intensif COVID-19 ini, Denny mengaku tidak mengetahuinya.

"Kalau di pos wali (pos damkar di Balai Kota Depok dianggarkan) Rp 13 juta. Kalau keseluruhan damkar itu yang kita terima itu Rp 300 juta," ucap dia.

"Saya enggak tahu itu ya, silahkan saja tanya (danru). Saya enggak menuduh apapun, silahkan tanya. karena kan kita, saya cek, itu pengambilan dananya. Saya nggak ada nuduh (danru) di sini. Siapa yang motong, saya nggak nuduh," tambah Denny.

Sementara itu, petugas damkar yang membongkar dugaan korupsi pengadaan sepatu dan pemotongan intensif, Sandi, selesai dimintai keterangan di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok. Sandi keluar bersama 2 rekan kerjanya, yakni Alif dan Febriansyah.

Febriansyah mengatakan dia ditanya soal permasalahan pemotongan insentif COVID-19 dan dugaan korupsi pengadaan sepatu di 2018. Dia tidak mengingat pasti berapa pertanyaan yang ditanya penyidik.

Anggota damkar ini hanya mengatakan dirinya hanya menerima Rp 850 ribu.

"Itu aja satu orang terima Rp 850 (ribu). Iya sekali doang (terima dana insentif). Nominal sesuai (penandatanganan penerimaan insentif seharusnya) Rp 2,7 (juta)," ucap Febriansyah.

Lihat juga video 'KPK: Praktik Jual Beli Jabatan Kita Sikat!':

[Gambas:Video 20detik]



(sab/knv)