2 Alasan MA Perintahkan Anies Perpanjang Reklamasi Pulau G

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 16 Apr 2021 10:31 WIB
Nelayan di Muara Angke menggelar aksi penyegelan Pulau G Pluit City hasil reklamasi dari PT Muara Wisesa, pengembang Pluit City, yang merupakan anak perusahaan dari PT Agung Podomoro Land, Tbk, Minggu (17/4). Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya sudah bersepakat untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Pulau reklamasi Jakarta (Rachman/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang izin reklamasi pantai Jakarta Pulau G. Sebab, izin reklamasi sudah diatur secara detail dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2012.

Ha itu tertuang dalam putusan MA yang dilansir website MA, Jumat (16/4/2021). Di mana kasus bermula saat PT Muara Wisesa Samudra menggugat Anies Baswedan ke PTUN Jakarta.

PT Muara meminta PTUN menyatakan surat PT Muara Wisesa Samudra Nomor 001/MWS/XI/19 tertanggal 27 November 2019 perihal Perpanjangan Izin Reklamasi Pantai Bersama terkait Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra secara hukum dianggap dikabulkan. Pada 3 April 2020, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan itu. PTUN Jakarta mewajibkan kepada Termohon (Gubernur DKI Jakarta) untuk menerbitkan Keputusan Perpanjangan Izin Reklamasi Pantai Bersama sesuai permohonan Pemohon tertanggal 27 November 2019.

Anies tidak terima dan mengajukan PK. Pada 26 November 2020, majelis PK menolak PK Anies Baswedan. Duduk sebagai ketua majelis Supandi dengan anggota Yodi Martono Wahyunadi dan Hary Djatmiko. Apa alasannya? Berikut argumen majelis PK:


1. Bahwa salah alamat permohonan tidak dapat menjadi alasan yuridis karena Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan lembaga Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan subordinat organisasi Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

2. Bahwa kewenangan Gubernur untuk menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi beserta persyaratan izin reklamasi secara rigid telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sehingga dengan telah dipenuhinya persyaratan tersebut oleh Pemohon, maka menjadi kewajiban Termohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Adanya ketentuan sebagaimana tertuang dalam halaman 2 Notulen Rapat Pimpinan BKPRD tanggal 9 Agustus 2018 yang memuat persyaratan tambahan untuk perpanjangan izin reklamasi Pemohon (Termohon Peninjauan Kembali) yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kepastian hukum.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut akan mematuhi keputusan tersebut.

"Provinsi DKI akan patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum yang mengikat. Jadi kami akan patuh dan taat pada keputusan apa pun daripada lembaga negara, lembaga hukum apa pun yang berkekuatan hukum tetap tentu kami akan patuh dan taat," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020).

Tonton juga Video: Massa Aksi Tolak Reklamasi Ancol Bakar Ban di Depan Balai Kota DKI

[Gambas:Video 20detik]



(asp/fjp)