Rencana 'Reshuffle' Pejabat ala Danny Pomanto Tuai Kecaman Senayan

Matius Alfons - detikNews
Jumat, 16 Apr 2021 05:45 WIB
Wali Kota Makassar Ramdhan Danny Pomanto (Ibnu Munsir/detikcom).
Foto: Wali Kota Makassar Ramdhan 'Danny' Pomanto (Ibnu Munsir/detikcom).

Sementara itu dihubungi terpisah, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus juga turut mengecam. Dia meminta agar Danny Pomanto mengedepankan rekonsiliasi.

"Tentu sebagai pimpinan kepala daerah, dalam lakukan reshuffle atau penggantian pejabat harus pendekatannya tidak dilakukan secara emosional, yang paling utama harusnya lakukan rekonsiliasi," kata Guspardi saat dihubungi, Kamis (15/4/2021).

Guspardi mengingatkan jika keputusan reshuffle dilakukan dengan emosional maka bisa berdampak pada perpecahan di antara dinas. Selain itu, sebagai pemimpin, kata dia, seharusnya Danny bisa mengedepankan rekonsiliasi.

"Sebagai pemimpin itu harusya mengajak, bukan malah membuang, mencampakkan, tidak memberi jabatan akhirnya menimbulkan riak, dinamika kemudian menimbulkan perpecahan, resistensi gejolak di tengah aparatur sipil negara. Jadi harus menampilkan kesejukan, sebagai kepala daerah bisa diperingatkan dan sebagainya," ucapnya

Sebelumnya, Danny Pomanto akan mengganti seluruh jajaran camat hingga lurah setelah dia akan menonaktifkan seluruh RT/RW. Sebabnya, Danny melihat banyak temuan terkait kinerja rendah hingga program penanganan COVID yang tidak didukung.

"Alasannya banyak (sehingga seluruh camat dan lurah diganti). Pertama, banyak temuan, kinerja rendah, tidak respons, dan tidak peduli masyarakat, banyak sebabnya. Terus tidak mendukung program (penanganan COVID) Makassar Recover," kata Danny kepada detikcom, Kamis (15/4/2021).

Lebih khusus Danny menyoroti sejumlah oknum camat dan lurah yang tidak mendukung program Makassar Recover untuk menekan angka penularan COVID-19. Padahal instruksi itu sudah turun langsung dari Presiden Joko Widodo.

Danny menegaskan penggantian camat hingga lurah merupakan program penataan ulang atau resetting jajaran Pemkot Makassar. Bukan hanya camat dan lurah, jajaran ASN hingga tenaga kontrak juga akan dievaluasi ulang.

"Jadi semua (akan dirombak) jajaran pemerintahan. Mau itu ASN, tenaga kontrak, dievaluasi semua, direset semua. Semua akan dievaluasi," tegasnya.

Halaman

(maa/imk)