Round-Up

Wacana Poros Islam Menguat, Siapa Diusung di 2024?

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 16 Apr 2021 03:02 WIB
Ilustrasi Pendaftaran Capres-Cawapres (Luthfy Syahban/detikcom)
Foto: Ilustrasi Pendaftaran Capres-Cawapres (Luthfy Syahban/detikcom)
Jakarta -

Wacana koalisi poros Islam di Pemilu 2024 menguat setelah pertemuan PPP dan PKS. Wacana itu disambut baik oleh partai Islam lain yakni, PKB dan PBB.

Wacana itu berawal dari pertemuan Presiden PKS Ahmad Syaiku dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Rabu (14/3) malam. Keduanya tidak menampik untuk sama-sama membuka peluang berkoalisi.

Dari situlah, wacana koalisi poros Islam Pemilu 2024 menguat. Ditambah lagi partai Islam lain menyambut baik.

PKB menunggu wacana itu digagas dengan serius. PKB menyatakan akan siap bergabung bahkan akan menyiapkan program keumatan.

"Kami menyambut baik wacana itu untuk membangun poros kekuatan demokrasi dengan menawarkan ide program keumatan yang segar dan tidak berhenti pada sebatas wacana," kata Waketum PKB Jazilul Fawaid.

Selain itu, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra juga mendukung wacana tersebut sembari mendorong pembentukan koalisi partai Islam. Yusril menyebut gagasan besar penyatuan partai Islam tidak mudah. Yusril mengatakan partai sering kali terpecah bukan karena masalah fundamental terkait ideologi atau prinsip perjuangan, melainkan karena perbedaan kepentingan politik praktis di lapangan.

"Untuk menyatukan partai-partai Islam dapat dimulai dengan pembentukan koalisi partai, yang harus mendapat legitimasi undang-undang, baik UU Parpol maupun UU Pemilu," kata Yusril.

"Partai-partai Islam bisa saja tampil dengan satu partai koalisi dalam pemilu, katakanlah misalnya diberi nama Partai Koalisi Islam yang terdiri atas beberapa partai Islam peserta pemilu. Tanda gambar peserta pemilunya terdiri atas beberapa partai Islam yang bergabung dalam koalisi itu," imbuh Yusril.

Sedangkan partai yang berporos Islam lainnya yakni PAN tidak ingin gabung ke koalisi tersebut. PAN kemudian menyampaikan sejumlah alasan. Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi, menjelaskan penggunaan politik identitas berbasis agama perlu disikapi secara hati-hati. Menurut Viva, simbol agama sebaiknya tak dimasukkan ke dalam politik.

"Pertama, meski ciri/identitas khas partai politik atau ideologi politik partai telah dijamin di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik, namun kita harus hati-hati menggunakan politik identitas berbasis agama sebagai merek jualan ke publik. Simbol-simbol agama sebaiknya jangan dimasukkan ke dalam turbulensi politik karena dapat menyebabkan keretakan kohesivitas sosial dan dapat mengganggu integrasi nasional," ujar Viva.

Simak video 'Kritik Isu Poros Partai Islam, Zulhas Bawa-bawa Pilpres 2019':

[Gambas:Video 20detik]



Lantas siapa yang akan diusung menjadi capres di Pemilu 2024?

Selanjutnya
Halaman
1 2