Komisi V DPR Bakal Panggil Kemendes Terkait Isu Dugaan Jual Beli Jabatan

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Kamis, 15 Apr 2021 17:39 WIB
Pembangunan gedung baru untuk DPR RI menuai kritikan berbagai pihak walaupun Ketua DPR Setya Novanto menyebut Presiden Jokowi telah setuju pembangunan tersebut. Tetapi Presiden Jokowi belum teken Perpres tentang pembangunan Gedung DPR. Lamhot Aritonang/detikcom.
Gedung DPR (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) diterpa isu dugaan jual-beli jabatan pejabat. Informasi ini membuat Senayan bakal memanggil Kemendes PDTT meminta penjelasan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Alkadrie mengatakan soal kabar dugaan jual-beli jabatan pejabat di Kemendes akan menjadi bahasan diskusi di komisinya. DPR saat ini masih dalam masa reses.

"Kita akan lihat dan diskusi dengan teman-teman," kata Syarief kepada wartawan, Kamis (15/4/2021).

Meski demikian, Syarief mengatakan sulit membuktikan dugaan jual-beli jabatan pejabat di Kemendes. Kecuali, ada pihak yang mengaku dimintai bayaran.

"Membuktikanya sulit kecuali yang diminta bayaran mengakui," ujar Syarief.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat Irwan mengatakan Komisi V akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Kemendes dalam masa sidang selanjutnya. Irwan akan mengatakan akan mempertanyakan soal dugaan jual-beli jabatan itu.

"Masuk masa persidangan V tentu Komisi V akan mengadakan raker dengan Kemendes dan tentu dalam fungsi pengawasan, saya sebagai anggota Komisi V akan pertanyakan ini," ucap Irwan.

"Pada rapat kerja sebelumnya ini kan belum muncul di raker, masih fokus pada membahas hasil pemeriksaan BPK dan Refocusing/Penghematan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi," sambungnya.

Pertemuan dalam raker nanti, Irwan akan mempertajam soal dugaan jual-beli jabatan di Kemendes. Menurutnya, jual-beli jabatan pejabat adalah hal buruk dalam reformasi birokrasi.

"Tentu di raker berikutnya ini harus dipertajam dengan penjelasan dari Kemendes mengenai desas-desus ini. Ini preseden buruk di tengah visi Jokowi untuk mereformasi birokrasi demi terwujudnya good governance," imbuhnya.

Simak video 'KPK: Praktik Jual Beli Jabatan Kita Sikat!':

[Gambas:Video 20detik]



(rfs/gbr)