Inspektorat Usut Pembayaran Alat Damkar DKI Kelebihan Rp 6,5 Miliar

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Rabu, 14 Apr 2021 20:59 WIB
Robot pemadam kebakaran yang dibeli Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) DKI Jakarta seharga Rp 37 miliar disimulasikan.
Ilustrasi alat pemadam kebakaran DKI Jakarta (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Pembayaran alat pemadam kebakaran di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta kelebihan Rp 6,5 miliar. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut Inspektorat DKI sudah turun tangan.

"Sudah diminta dari pihak bagian keuangan Inspektorat sudah minta (keterangan), nanti akan disampaikan," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (14/4/2021).

Dia tak memerinci kapan pemeriksaan oleh Inspektorat akan tuntas. Dia berjanji hasil pemeriksaan akan disampaikan secara transparan.

"Nanti akan disampaikan. Masih dicek kebenarannya terkait kelebihan bayar nanti kami akan sampaikan persisnya," jelasnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan pembayaran empat paket pengadaan alat pemadam kebakaran DKI. Pembayaran pengadaan mobil damkar itu kelebihan Rp 6,5 miliar.

Hal itu terungkap dalam hasil laporan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2019. Ada kelebihan pembayaran atas empat paket pengadaan mobil pemadam dan indikasi kelebihan pembayaran atas satu paket pengadaan mobil pemadam.

Pemprov DKI melalui Dinas Gulkarmat telah menjelaskan soal kelebihan pembayaran alat-alat damkar yang nominalnya mencapai Rp 6,5 miliar. Kepala Dinas Gulkarmat Satriadi Gunawan menyebut pengembalian dana itu sudah 90 persen.

"Kalau itu kan pasti, yang namanya pengembalian pasti ada bukti. Kalau kita dapat laporan (dari pihak ketiga) sudah hampir 90 persen dikembaliin," kata Satriadi saat dihubungi, Senin (12/4).

Dalam pemeriksaan BPK, diketahui harga riil pembelian barang atas empat paket itu lebih rendah dari harga kontrak yang sudah dibayarkan Dinas Gulkarmat DKI. Berikut ini rincian dari BPK:

1. Unit Submersible
Harga riil: Rp 9 miliar
Nilai kontrak: Rp 9,7 miliar
selisih: Rp 761 juta

2. Unit Quick Response
Harga riil: Rp 36 miliar
Nilai kontrak: Rp 39 miliar
selisih: Rp 3,4 miliar

3. Unit Penanggulangan Kebakaran pada Sarana Transportasi Massal
Harga riil: Rp 7 miliar
Nilai kontrak: Rp 7,8 miliar
selisih: Rp 844 juta

4. Unit Pengurai Material
Harga riil: Rp 32 miliar
Nilai kontrak: Rp 33 miliar
selisih: Rp 1,4 miliar

Jika ditotal, selisih atau kelebihan pembayarannya sebesar Rp 6,5 miliar.

Simak juga video 'Warga Miskin di DKI Meningkat, Anies: Perlu Ada Keseriusan Program':

[Gambas:Video 20detik]



(haf/haf)