Reformasi Birokrasi Jadi Fokus Kementerian ESDM, Ini Alasannya

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Rabu, 14 Apr 2021 15:25 WIB
sumber energi
Foto: Shutterstock
Jakarta -

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) telah menjadi agenda prioritas yang masuk dalam indikator kinerja utama (IKU) tiap tahunnya. Menurutnya, untuk mendukung keberhasilan implementasi pelaksanaan RB diperlukan komitmen dan sinergi pimpinan dan seluruh jajaran di Ditjen EBTKE.

"Saya ingin mengingatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi tidak bisa bergantung pada kinerja Tim RB Ditjen EBTKE saja, namun memerlukan komitmen pimpinan, dalam hal ini saya selaku Dirjen EBTKE beserta seluruh pejabat pimpinan tinggi berkomitmen mendukung dan melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen EBTKE dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan RB tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (14/4/2021).

Hal tersebut diungkapkannya saat membuka acara webinar Internalisasi Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM di Lingkungan Ditjen EBTKE, Senin (12/4).

Dia mengungkapkan terkadang opini publik masih menganggap reformasi birokrasi sebagai kegiatan formalitas dan fragmented semata berdasarkan kelengkapan dokumentasi pendukung. Namun yang paling penting, reformasi birokrasi harus harus mendukung pencapaian dari target organisasi.

"Misalnya untuk Ditjen EBTKE, pada era transisi energi harus dipastikan target 23% bauran energi nasional dari energi baru terbarukan tercapai pada tahun 2025," ungkap Dadan.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian ESDM Endang Sutisna menyebutkan bahwa salah satu upaya yang efektif dalam mendorong reformasi birokrasi yaitu dengan pembangunan zona integritas di seluruh satuan kerjanya.

"Tahun 2020, Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), untuk itu saya mengiimbau kepada Bapak Direktur Aneka EBT dapat berbagi tips dan best practice nya memperoleh predikat WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk unit kerja lain, sehingga keseluruhan unit kerja di lingkungan Ditjen EBTKE dapat meraih predikat yang sama," jelas Endang.

Diketahui, untuk penilaian RB tahun 2018 Kementerian ESDM mendapat nilai 8,55 sementara tahun 2019 menurun menjadi 8,13. Nilai persepsi korupsi tahun 2018 sebesar 6,8 sementara di tahun 2019 6,07. Walaupun nilai akumulasi dari 2018-2019 mengalami kenaikan 1 poin namun hasil penilaian perlu mendapat perhatian khususnya di tahun mendatang. Nilai-nilai persepsi korupsi dan penilaian publik di unit masing-masing perlu ditingkatkan secara signifikan.

"Seperti yang bapak ibu lihat, pengungkit 60% dan hasil itu sekitar 40%. Hasil itu merupakan hasil yang diperoleh dari Menpan RB. Sehingga penilaian mandiri dan yang disampaikan oleh Menpan RB berbeda karena mereka melakukan survei bahkan ke stakeholder kita," jelas Endang.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Manajemen Perubahan KESDM Amin Astohar menjelaskan bahwa Kementerian PAN/RB telah menetapkan roadmap dalam bentuk Keputusan Menteri PAN/RB nomor 25 tahun 2020, dan akan ada perubahan roadmap melihat perkembangan dan situasi pandemi, dilakukan penyesuaian untuk pelaksanaan RB.

Secara nasional, pelaksanaan RB saat ini telah memasuki periode ketiga tahun 2020-2024 dengan tujuan menciptakan pemerintahan kelas dunia ditandai dengan tidak ada korupsi, program selesai dengan baik, cepat dan tepat, komunikasi publik yang baik, jam kerja efektif dan produktif, diterapkannya reward and punishment dan hasil pembangunannya nyata.

Sebagai informasi, Kementerian ESDM telah menyusun roadmap atau peta jalan Reformasi Birokrasi untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, terurai dalam 8 area perubahan. Terkini, Kementerian ESDM juga telah memperbaharui penetapan pegawai yang ditugaskan menjadi para agen perubahan, pelopor pelaksana Reformasi Birokrasi di masing-masing unit kerja.

(mul/mpr)