KPK Ogah Duga-duga Siapa Bocorkan Info Penggeledahan di PT Jhonlin Kalsel

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 13 Apr 2021 15:59 WIB
Truk diduga pembawa lari dokumen barang bukti kasus korupsi
Truk diduga membawa kabur barang bukti kasus korupsi (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

KPK ogah menduga-duga siapa yang membocorkan info penggeledahan di Kalimantan Selatan (Kalsel). KPK berfokus mengusut dugaan menghalangi penyidikan.

"Kami tidak ingin berspekulasi terkait opini adanya kebocoran informasi dalam kegiatan tersebut. Prinsipnya, kami akan tegas terhadap pihak-pihak yang sengaja menghalangi baik langsung atau tidak langsung terhadap proses penyidikan perkara ini," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, Selasa (13/4/2021).

Penggeledahan itu digelar pada Jumat (9/4). Ada dua lokasi yang digeledah, yakni kantor PT Jhonlin Baratama dan sebuah lokasi di Kecamatan Hambalang, Kabupaten Kotabaru, Kalsel. Penggeledahan itu terkait kasus dugaan suap di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Setelah melakukan penggeledahan, KPK tak menemukan apa pun dari dua lokasi itu. KPK menduga barang bukti yang hendak dicari telah dihilangkan.

MAKI dan Pukat UGM kemudian menuding ada kebocoran informasi penggeledahan. Belakangan, KPK mendapat informasi ada truk yang membawa dokumen diduga dari PT Jhonlin.

Kembali ke Ali. Dia mengatakan hilangnya barang bukti itu diduga karena ada orang yang memindahkan barang bukti. Hal itu yang kini sedang diusut KPK.

"Sekali lagi kami tegaskan, kegiatan penggeledahan yang kedua kalinya terhadap PT JB dimaksud, yang menjadi concern dan fokus kami adalah soal dugaan adanya pihak-pihak yang tidak kooperatif dan sengaja menghalangi penyidikan dengan cara memindahkan bukti tersebut," ujarnya.

Ali mengatakan KPK tidak segan menerapkan pasal 21 UU Tipikor terhadap pihak yang menghalangi penyidikan. KPK berjanji penyidikan kasus dugaan suap ke pejabat Ditjen Pajak itu segera tuntas.

"Oleh karenanya, kami ingatkan, siapa pun yang sengaja menghalangi penyidikan dengan antara lain diduga memindahkan bukti-bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan ini, kami tak segan terapkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor," ujar Ali.

"Saat ini, kami akan terus menyelesaikan penyidikan dugaan korupsi perkara ini dan mengajak masyarakat ikut mengawal setiap prosesnya," tambah Ali.

Ali juga menegaskan proses pengajuan izin penggeledahan sudah sesuai dengan aturan. Dia mengatakan tak ada kendala pengajuan izin ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

"KPK memastikan proses pengajuan izin penggeledahan telah dilakukan sesuai mekanisme aturan yang berlaku. Sejauh ini, mekanisme proses administrasi izin penggeledahan tersebut tidak ada kendala dari Dewas KPK," katanya.

(haf/haf)