Respons Hasil Nekropsi 52 Paus Pilot, KKP Segera Ambil Tindakan

Inkana Putri - detikNews
Senin, 12 Apr 2021 18:20 WIB
Konpers hasil investigasi terdamparnya 52 paus di Bangkalan
Foto: Inkana Putri/detikcom
Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menindaklanjuti hasil nekropsi terhadap 52 Paus Pilot Sirip Pendek yang terdampar di Pantang Modung, Bangkalan, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Adapun hasil nekropsi ini sebelumnya telah dilakukan oleh Tim Investigasi Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Airlangga sejak 19 Februari 2021.

"Kejadiannya itu kami dilaporkan tanggal 18 Februari, kemudian tanggal 19 kita lakukan tim cepat dan kita koordinasi dengan tim Universitas Airlangga. Kemudian tanggal 20 setelah selesai diambil organ dan diperiksa maka dilakukan penguburan agar tidak menimbulkan masalah selanjutnya karena kalau sudah busuk akan menimbulkan polusi," ujar Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Tb. Haeru Rahayu di acara Jumpa Pers Penyampaian Hasil Investigasi di KKP, Jakarta, Senin (12/4/2021).

Dari hasil investigasi tersebut, dilaporkan 51 ekor paus mati dan 1 ekor berhasil dilepasliarkan kembali ke tengah laut. Adapun paus terdampar disebabkan karena adanya disorientasi kelainan otot reflektor melon (organ pemancar sonar) pada ketua koloni. Sedangkan, kematian terjadi karena adanya kegagalan pernafasan, dehidrasi dan kelelahan.

Merespons hasil investigasi ini, KKP melakukan beberapa upaya. Pertama, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang laut dan aktivitas yang berdampak pada koridor mamalia laut.

"IKLI (Indikator Kesehatan Laut Indonesia) ini masih jauh dari angka yang menggembirakan. Standarnya itu 100, kita masih ada di sekitar 65. Di wilayah perairan Bali malah masih di angka 51. Ke depan kita ingin melakukan terobosan supaya IKLI secara umum meningkat dan kasus serupa tidak terjadi," kata Tebe.

Kedua, KKP akan membentuk jejaring penanganan mamalia laut terdampar di tingkat daerah. Hal ini akan mengacu pada Kepmen 79/2018 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Mamalia Laut.

"KKP sudah punya rujukan yakni Kepmen 79 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Mamalia Laut. Di dalamnya terdapat SOP jika ditemukan hal serupa," ungkapnya.

Ketiga, KKP akan melakukan kajian atau identifikasi pemetaan habitat penting mamalia laut. Keempat, Tebe mengatakan KKP akan menggelar sosialisasi dan edukasi soal penanganan mamalia terdampar.

"Yang paling pokok adalah masyarakat masih banyak belum tahu manakala menemukan kasus seperti ini, apalagi dalam jumlah massal. Sehingga edukasi dan sosialisasi menjadi penting sekali," ujarnya.

Terakhir, guna menghindari hal serupa KKP akan menjalin kemitraan dan melakukan kerja sama dengan instansi atau organisasi terkait. Terutama di wilayah yang tinggi kasus terdamparnya. Dengan demikian, pihaknya dapat mengambil kebijakan secara tepat dan peristiwa terdamparnya paus dapat ditekan.

"Kami selalu policy maker akan melakukan langkah konkrit. Dalam waktu dekat kami akan mengundang pakar terkait semua pakar dalam konteks FGD atau simposium untuk membicarakan itu semua (hasil investigasi) sehingga kami di pemerintah tidak salah untuk mengambil kebijakan," katanya

"Kami (juga) ingin memastikan informasi yang diterima oleh masyarakat lengkap, komprehensif dan didasari atas pendekatan ilmiah bukan hanya sekadar asumsi," pungkasnya.

(prf/ega)