KontraS Kritik Penyusunan Perpres HAM: Soal Akses hingga Upaya 'Cuci Tangan'

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Senin, 12 Apr 2021 12:20 WIB
Sejumlah warga yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan melakukan aksi Kamisan pekan ke-550 di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018). Dalam aksinya mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM serta memberitahukan hasil penyelidikan TPF (Tim Pencari Fakta) tentang pembunuhan Munir Said Thalib kepada masyarakat setelah 13 tahun berlalu tanpa adanya kejelasan.
Foto: Aksi Kamisan 550 menuntut penyelasaian masalah pelanggaran HAM masa lalu (Pradita Utama)
Jakarta -

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti penyusunan Rancangan Perpres tentang penyelesaian HAM masa lalu. KontraS menyinggung janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penyelasaian kasus HAM berat masa lalu.

Mulanya, KontraS mengungkit soal janji Jokowi soal penyelesaian kasus HAM pada hari HAM Internasional tahun lalu. Pemerintah juga berencana membentuk kembali Komisi Pengungkapan Kebenaran.

"Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Hari HAM Internasional tahun lalu menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan diakui oleh komunitas internasional untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Sebagai perwujudan dari komitmen tersebut, Pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD, juga berencana akan membentuk kembali Komisi Pengungkapan Kebenaran sebagai salah satu proses yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat tanpa mengabaikan mekanisme-mekanisme lainnya, baik yudisial maupun non-yudisial," kata KontraS dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/4/2021).

Selain itu, pemerintah juga sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden Tentang Unit Kerja Presiden Untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Melalui Mekanisme Nonyudisial (RPerpres UKP-PPHB) 2021.

"Namun demikian, hingga hari ini belum ada satu langkah yang diambil oleh Pemerintah yang sesuai dengan standar-standar universal yang diterima oleh komunitas HAM internasional. Kemudian pada 12 Maret 2021 lalu Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI dalam rapatnya menyampaikan rencana untuk membahas kembali Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) serta Ranperpres UKP yang berfokus pada pemulihan korban pelanggaran HAM berat," tuturnya.

KontraS menjelaskan RUU KKR telah masuk ke dalam prolegnas 2020 melalui jalur kumulatif dan telah diadakan sejumlah pembahasan terkait naskah akademik maupun draftnya yang cenderung dikesampingkan. Dalam hal ini Dirjen HAM dalam rapatnya melakukan koordinasi dengan Wamenkumham dan Kemenkopolhukam menyimpulkan bahwa Ranperpres UKP-PPHB perlu diprioritaskan dan diakselerasi pembahasannya, agar presiden segera menandatanganinya.

Simak juga 'Buka Pos Aduan Bansos, KontraS Ajak Masyarakat Rebut Kembali Haknya':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2