9 Hal Dipamerkan Yayasan Harapan Kita Selama Kelola TMII 44 Tahun

Afzal Nur Iman - detikNews
Minggu, 11 Apr 2021 15:08 WIB
Jakarta -

Usai sudah perjalanan Yayasan Harapan Kita dalam mengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII) selama hampir 44 tahun. Yayasan Harapan Kita pun lantas membeberkan sejumlah hal yang dilakukannya selama mengelola TMII.

Sejumlah hal tersebut mulai dari tidak pernah menggunakan uang negara. Kemudian juga perihal TMII yang menjadi kebanggaan Indonesia.

"Kita sebagai penerima tugas negara tidak pernah mengajukan atau meminta kebutuhan anggaran, dari pengelolaan TMII kepada negara atau pemerintah," kata Sekretaris Yayasan Harapan Kita, Tria Sasangka Putra, dalam jumpa pers di Perpustakaan TMII, Jakarta Timur, Minggu (11/4/2021).

Berikut sejumlah hal yang dipamerkan Yayasan Harapan Kita:

1. Tak Pernah Pakai Uang Negara

Yayasan Harapan Kita menegaskan tidak pernah menggunakan uang negara. Semua anggaran yang dikeluarkan TMII disebut dibiayai oleh Yayasan Harapan Kita tanpa bantuan pemerintah.

"Pendanaannya dibiayai langsung oleh Yayasan Harapan Kita tanpa bantuan anggaran dari pemerintah," kata Sekretaris Yayasan Harapan Kita, Tria Sasangka Putra dalam jumpa pers di TMII, Jakarta Timur, Minggu (11/4/2021).

Tria mengatakan, selama mengemban tugas untuk mengelola TMII, Yayasan Harapan Kita tidak pernah mengajukan kebutuhan anggaran kepada negara. Yayasan Harapan Kita, lanjutnya, menanggung segala kebutuhan untuk TMII.

"Yayasan Harapan Kita sebagai penerima tugas negara tidak pernah mengajukan atau meminta kebutuhan anggaran dari pengelolaan TMII kepada negara atau pemerintah sesuai amanat Kepres No 51 Tahun 1977. Tentunya tidak selamanya pemasukan yang diperoleh badan pelaksana pengelola TMII dapat mencukupi kebutuhan operasional TMII ini," tuturnya.

2. Tak Pernah Rugikan Negara

Yayasan Harapan Kita menegaskan tidak pernah ada kerugian negara yang timbul dari pengelolaan TMII. Hal itu, kata Tria, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK.

"Yayasan Harapan Kita selalu memberikan bantuan kepada TMII yang termasuk membiayai secara mandiri peningkatan, pengembangan TMII sesuai dengan Keppres Nomor 51 Tahun 1977. Sehingga dengan demikian Yayasan Harapan Kita tidak pernah membebani dan merugikan keuangan negara," ungkap Tria.

Hal senada juga disampaikan Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Tanribali Lamo. Tanribali mengungkapkan mengacu pada laporan BPK, tidak ada kerugian negara dalam pengelolaan TMII.

"BPK menyatakan kami tidak ada kerugian negara untuk hal ini dan ini berlaku 2018-2019-2020," kata Tanribali.

3. Bayar PBB Meski Tak Wajib

Yayasan Harapan Kita juga mengaku membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) TMII, meskipun berdasarkan peraturan yang ada, barang milik negara tidak diwajibkan untuk membayar pajak tersebut.

"Sebagai pengelola barang milik negara Yayasan Harapan Kita tetap membayar pajak bumi dan bangunan yang berdasarkan regulasi yang mengatur kewajiban PBB, terhadap barang milik negara sebenarnya dikecualikan untuk membayar PBB," ujar Tria.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

4. TMII Sebagai Kontribusi terhadap Pelestarian Seni dan Budaya Indonesia

Yayasan Harapan Kita mengungkapkan, TMII dibangun Yayasan Harapan Kita pada tahun 1972 dan diresmikan kemudian diserahkan ke negara pada tahun 1975. Pembangunan TMII itu, disebut sebagai bentuk kontribusi yayasan terhadap pelestarian seni dan budaya Indonesia.

"Sebagai bentuk kontribusi yayasan harapan kita bagi Wahana pelestarian seni dan budaya bangsa Indonesia, dan memperteguh semangat kebhinekaan Indonesia kepada rakyat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.

5. Kelola Kurang Lebih 700 Pegawai

Yayasan Harapan Kita mengatakan, TMII memiliki ratusan pegawai yang kompeten di bidangnya. Setidaknya kurang lebih 700 pegawai yang bertugas dalam pengelolaan TMII.

"Saat ini TMII memiliki sumber daya manusia yang kemampuannya berbasis pada kompetensi manajerial dan kompetensi teknis terhadap skill, personal atribute, knowledge dan yang tercermin dari job behavior yang terukur dan dapat dievaluasi dengan total sumber daya manusia berjumlah kurang lebih 700 orang masuk pada penata kelolaan TMII dalam bidang manajemen," ungkap Tria.

6. Diaudit Internal dan BPK

Tria mengatakan, pengelolaan TMII juga diawasi oleh tim audit internal. Selain itu, audit bidang keuangan juga dilakukan oleh BPK.

"Audit dalam bidang keuangan juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah," kata Tria.

7. TMII Kerap Dikunjungi Tamu Negara

Yayasan Harapan Kita mengaku terhormat selama 44 tahun ini mendapat tugas melayani tamu dari berbagai pihak yang datang ke TMII. Mulai dari masyarakat biasa hingga tamu negara.

"Berbagai lapisan masyarakat Indonesia telah dan pernah datang mengunjungi Monumen budaya ini juga tamu negara kepala negara, kepala pemerintahan, duta besar, dan perwakilan negara sahabat yang silih berganti telah melihat kemegahan, keberagaman, pelestarian seni dan budaya bangsa Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah," kata Tria.

8. Kooperatif dengan Pengambilalihan TMII

Yayasan Harapan Kita menghormati keputusan pemerintah yang mengambilalih pengelolaan TMII. Yayasan besutan istri Presiden ke-2 Soeharto, Tien Soeharto itu siap kooperatif dalam melaksanakan keputusan itu.

"Kami menghormati terbitnya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 sebagai suatu produk hukum peraturan perundang-undangan negara dan tentunya akan bersikap kooperatif sesuai kemampuan yang ada pada kami untuk menerima dengan tangan terbuka pelaksanaan amanat Peraturan Presiden ini," kata dia.

9. Bayar Pajak Tontonan Hampir Rp 10 M

Dirut TMII Tanribali menyebut selama ini TMII menjadi penyetor pajak terbesar di Jakarta Timur. Untuk pajak tontonan saja, Tanribali menyebut pada tahun 2018, TMII menyetor Rp 9,4 miliar.

"Jadi pajak yang terbesar Taman Mini adalah pajak tontonan selain pajak yang lain PPH 21 PPh 25 dan lainnya ini adalah pajak PPH atau pajak tontonan. Kalau kita lihat di sini tahun 2018 Taman Mini saja membayar pajak PTo-nya saja sekitar Rp 9,4 miliar ada beberapa bulan yang kita bayar. Pada bulan Juni kita bayar Rp 1,1 miliar, kemudian pada bulan Desember Rp 1,4 miliar pada 2019 Taman Mini membayar pajak sebesar Rp 9,7 miliar dalam setahun pada tahun 2020 kita membayar pajak Rp 2,6 miliar setahun mengapa terjadi penurunan karena kita tahu kondisi Covid ini membuat penurunan yang luar biasa bagi aktivitas di Taman Mini sehingga program kerja kita juga kita laksanakan perubahan hampir 60%," papar Tanribali.

(mae/mae)