detik's Advocate

Apakah Jadi Istri Kedua Secara Ilegal Dapat Hak Nafkah-Waris?

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 11 Apr 2021 12:32 WIB
Ilustrasi cincin pernikahan
Ilustrasi pernikahan (Foto: Shutterstock)
Jakarta -

Sesuai UU Perkawinan, poligami diperbolehkan sepanjang berlaku adil dan mendapatkan persetujuan istri pertama yang didaftarkan ke pengadilan. Namun, tidak sedikit yang melakukan poligami tanpa izin istri pertama dan tidak didaftarkan ke pengadilan.

Hal itu menjadi pertanyaan salah satu pembaca detikcom. Berikut di pertanyaannya:

Dear detik's Advocate

Perkenalkan saya seorang perempuan, D dan tinggal di Jakarta. Saya sudah jatuh hati kepada seorang pria yang ternyata sudah punya istri. Kami rencananya akan menikah pertengahan tahun ini.

Namun, calon suami saya tidak mau menikah secara terbuka. Calon suami saya tidak mau poligami sesuai UU Perkawinan. Atas hal itu, saya jadi bimbang.

Mohon jawabannya.

Terima Kasih.

D
Jakarta

Jawaban:

Terimakasih atas pertanyaan D. Sesuai Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, prinsipnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Pasal 3 ayat 1 berbunyi:

Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Nah, bagaimana bila satu dua hal, poligami harus dilakukan? Pasal 3 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan harus seizin pengadilan. Bunyi lengkap Pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan berbunyi:

Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Nah, bagaimana bila istri pertama tidak memberi izin? Atas pertanyaan di atas, kita bisa merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Dalam Poin C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1. Hukum Keluarga huruf f berbunyi:

Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris.

Demikian jawaban atas pertanyaan di atas, semoga bisa menjadi pertimbangan D dalam melangkah ke jenjang lebih serius dalam rumah tangga.

Terimakasih

Tim detik's Advocate


Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh tim detik, para pakar di bidangnya serta akan ditayangkan di detikcom.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email:
redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Berhubung antusias pembaca untuk konsultasi hukum sangat beragam dan jumlahnya cukup banyak, kami mohon kesabarannya untuk mendapatkan jawaban.

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

Salam
Tim Pengasuh detik's Advocate

Simak juga 'Komnas Perempuan Sambut Baik Aturan Separuh Gaji PNS untuk Mantan Istri':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/knv)