Round-Up

Fakta-fakta Larangan Mudik Lebaran 6 hingga 17 Mei

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 09 Apr 2021 09:08 WIB
Terminal Pulogebang turut ramai oleh warga yang hendak pergi ke luar kota. Meski pandemi, momen libur panjang dimanfaatkan warga untuk mudik maupun berwisata.
Ilustrasi (Rifkianto Nugroho/detikcom)

2. Masyarakat Tak Mudah Dapat Izin Mudik

Juru bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito memaparkan kebijakan larangan mudik. Ada sejumlah pengecualian dan sejumlah syarat bagi masyarakat yang diperbolehkan mudik.

"Dengan pengecualian layanan distribusi logistik maupun keperluan mendesak, seperti bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan sakit atau duka, dan pelayanan ibu hamil dengan pendamping maksimal satu (orang), dan pelayanan ibu bersalin dengan pendamping dua orang. Bagi pihak yang dikecualikan terdapat syarat perjalanan yang harus dipenuhi, yaitu surat izin dari pimpinan instansi pekerja, di mana khusus untuk ASN, pegawai BUMN, BUMD, TNI-Polri diberikan dari pejabat setingkat eselon 2 dengan tanda tangan basah atau elektronik yang dibukukan," kata Wiku dalam konferensi pers di YouTube BNPB, kemarin.

Wiku menyebut pekerja sektor informal atau masyarakat yang memiliki keperluan mendesak perlu meminta surat izin perjalanan dari pihak desa atau kelurahan sesuai dengan domisili masing-masing. Wiku menekankan bahwa surat izin perjalanan itu berlaku untuk perseorangan dan satu kali perjalanan pergi atau pulang dan diwajibkan untuk masyarakat lebih dari 17 tahun ke atas.

"Selain keperluan tersebut di atas, tidak diizinkan untuk mudik. Apabila tidak memenuhi persyaratan ini, maka surat izin tidak akan diterbitkan," ucapnya.

Selama larangan mudik berlaku, akan ada pelaksanaan operasi screening dokumen izin perjalanan dan surat keterangan negatif COVID-19. Operasi itu akan dilakukan di tempat-tempat strategis.

"Khusus untuk WNI yang hendak pulang ke Indonesia, apabila tidak ada keperluan yang sangat mendesak, diimbau untuk menunda sementara kepulangannya dengan harapan dapat mencegah imported case dengan varian mutasinya. Apabila ditemui pelaku perjalanan yang tidak memenuhi persyaratan di antaranya dengan tujuan mudik atau wisata antarwilayah, petugas berhak memberhentikan perjalanan dan yang bersangkutan harus kembali ke tempat asal perjalanan," katanya.

"Harap dicatat bahwa masyarakat yang mendapatkan izin pada periode ini wajib melakukan karantina mandiri selama 5x24 jam setiba di tempat tujuan sebelum melakukan aktivitas," tambahnya.

3. Sanksi bagi Kendaraan yang Melanggar

Kemenhub menyiapkan sejumlah sanksi bagi kendaraan yang melanggar aturan larangan mudik. Salah satunya kendaraan yang melanggar akan diminta putar balik kembali ke daerah asal.

"Kemudian sanksi, sanksi yang akan kami lakukan seperti tahun lalu. Bagi masyarakat memakai kendaraan seperti kami sampaikan tadi, dan tidak memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan, itu akan diputar balik," kata Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam konpers virtual yang disiarkan melalui akun YouTube BNPB.

"Dan khusus kendaraan travel, tadi kami sudah berkoordinasi dengan Pak Kakorlantas Polri, dengan para Ditlantas Polda, bagi kendaraan travel atau angkutan perseorangan yang digunakan untuk mengangkut penumpang, nanti akan dilakukan tegas oleh kepolisian. Baik berupa penilangan dan tindakan lain sesuai undang-undang yang ada," tambahnya.

Budi mengatakan akan ada lebih dari 300 check point yang dibangun untuk menyekat warga yang ingin mudik. Check point ini akan diisi personel dari Dishub hingga Polri.

"Dalam pelaksanaannya, kami bersama Korlantas Polri, bersama TNI, Pol PP, dan Dinas Perhubungan kabupaten/kota, dari tanggal 6 (Mei), kami sudah akan memasuki pos check point yang dibangun Polri. Kalau tidak salah, ada 333 pos check point yang akan didirikan kepolisian," ujar Budi.

Halaman

(rfs/aud)