Dua Kali Diperiksa KPK, Eks Dirut Sarana Jaya Belum Berompi Oranye KPK

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Kamis, 08 Apr 2021 18:11 WIB
Direktur Utama non aktif Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya , Yoory Corneles Pinontoan buru-buru meninggalkan gedung KPK, di Jakarta, Kamis (25/3/2021) usai diperiksa penyidik. Yoory yang berstatus tersangka tersebut diperiksa dalam kasus pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Meski berstatus tersangka, Yoory belum ditahan.
Yoory C Pinontoan usai diperiksa KPK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Yoory Corneles Pinontoan sudah tercatat 2 kali menjalani pemeriksaan di KPK berkaitan dengan perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di DKI Jakarta. Namun, mantan Direktur Utama PT Sarana Jaya yang telah berstatus tersangka itu belum ditahan KPK.

"Seputar keterangan yang dibutuhkan berikut dengan datanya semuanya, gitu aja ya, terima kasih," ucap Yoory selepas menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (8/4/2021).

Setelah itu, Yoory enggan berbicara banyak. Tercatat ini merupakan pemeriksaan kedua yang dijalani Yoory di KPK, di mana pemeriksaan pertama dilakukan pada Kamis, 25 Maret 2021.

"Tanya ke penyidik, saya cuma menyampaikan keterangan saja. (Juga menyampaikan) semua data yang berkaitan," ujar Yoory sembari melenggang meninggalkan KPK.

Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di DKI itu muncul ke permukaan setelah diketahui adanya dokumen resmi KPK yang mencantumkan sejumlah nama tersangka. Tampak para tersangka, Yoory Corneles, Anja Runtuwene, dan Tommy Adrian. Ada satu lagi yang dijerat sebagai tersangka, yaitu korporasi atas nama PT Adonara Propertindo.

Identitas tersangka yang disebutkan jelas ialah Yoory Corneles sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya. Diketahui nama Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya adalah Yoory Corneles Pinontoan. Namun belakangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonaktifkan Yoory dari jabatannya itu.

Dalam dokumen itu, disebutkan pula perkara dugaan korupsi itu terkait pembelian lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019, oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

(dhn/dhn)