Baleg DPR Belum Terima Draf RUU Ibu Kota Negara dari Pemerintah

Eva Safitri - detikNews
Rabu, 07 Apr 2021 20:07 WIB
Desain Istana Negara di Ibu Kota Baru
Desain Istana Negara di Ibu Kota Baru (Foto: Dok. Tangkapan Layar Facebook PUPR)
Jakarta -

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyebut pihaknya belum menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN). Baleg menyebut pemerintah belum menyerahkan itu.

"Belum," kata Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Baidowi (Awiek), kepada wartawan, Rabu (7/4/2021).

Awiek belum mengetahui alasan pemerintah belum menyerahkan hingga saat ini. Dia meminta pemerintah secepatnya menyerahkan draf agar segera dibahas.

Namun memang menurutnya tidak ada tenggat terkait penyerahan draf RUU ke DPR.

"Terserah pemerintah. Tidak ada tenggat waktu. Kalau mau cepat dibahas ya segera diserahkan," ujarnya.

Seperti diketahui, RUU IKN masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. RUU itu pun menuai kritik karena masuk Prolegnas di masa pandemi yang tengah berlangsung.

Baleg DPR menjelaskan alasan RUU Ibu Kota Negara masuk Prolegnas Prioritas 2021.

"Memang perdebatan itu wajar terjadi di masyarakat karena dari sisi ruang fiskal kita, apakah kemudian proyek ibu kota negara ini memungkinkan untuk jalan," kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/3).

Terkait pendanaan RUU IKN, Supratman menyebut nantinya akan ada proses tersendiri. Pembiayaan itu menggunakan pendanaan yang terkumpul lewat lembaga investasi.

"Tapi saya ingin meyakinkan bahwa kenapa kita setuju, pertama karena di UU Cipta Kerja sudah terbentuk lembaga pembiayaan investasi, dana abadi, sehingga nanti kemungkinan nanti dalam proses pembiayaan IKN itu akan digunakan lewat pembiayaan lembaga investasi itu," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra ini juga mengungkap bahwa Presiden Jokowi ingin RUU Ibu Kota Negara dibahas segera. Kekhawatiran RUU ini, menurut Supratman, hanya soal kepastian pendanaan.

"Kan sudah komitmen pemerintah dan bersama partai pendukung pemerintah di parlemen. Nah presiden menginginkan ini harus segera jalan. Dan mau tidak mau, yang penting kekhawatiran pembahasan RUU IKN ini kan hanya terkait dengan kepastian pendanaan," ujarnya.

(eva/jbr)