DKI Belum Bahas SIKM saat Larangan Mudik: Kami Tunggu Regulasi Pusat

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Rabu, 07 Apr 2021 16:41 WIB
Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo (Foto: Luqman/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan belum membahas soal pemberlakuan surat izin keluar masuk (SIKM) Jakarta selama penerapan larangan mudik lebaran 2021. Pemprov DKI juga masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait kebijakan larangan mudik.

"Kami belum membahas SIKM, jadi tidak ada pembahasan SIKM, karena pelaksanaannya itu sepenuhnya dilakukan, dilaksanakan untuk penyekatan oleh kepolisian dan dibantu oleh unsur pemerintah Provinsi DKI," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Rabu (7/4/2021).

Syafrin kembali menegaskan pihaknya masih menunggu regulasi pemerintah pusat terkait teknis larangan mudik tahun 2021 ini. Terkait upaya penyekatan, Syafrin menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian dan akan mendukung upaya tersebut.

"Terkait dengan larangan mudik tanggal 6-17 Mei memang kami masih menunggu regulasi lebih lanjut dari Kementerian Perhubungan," jelasnya.

"Mekanismenya seperti apa dan tentu sifatnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan support penuh terhadap larangan mudik ini karena yang secara keseluruhan untuk penutupan jalan itu dilakukan oleh pihak kepolisian. Pemprov DKI akan dukung penuh untuk itu," sambungnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya mengatakan akan merumuskan terkait perlu atau tidaknya surat izin keluar masuk (SIKM) Jakarta saat penerapan pelarangan mudik Lebaran 2021. Riza mengatakan keputusan itu SIKM akan dibarengi dengan keputusan perpanjangan PPKM.

"Terkait SIKM, apakah nanti setelah tanggal 5 kan nanti habis PSBB atau PPKM mikro selanjutnya nanti kita akan rumuskan apakah diperlukan atau tidak SIKM atau upaya apa yang akan diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan pemerintah lainnya, pemerintah daerah lainnya termasuk daerah penyangga. Jakarta menyikapi kebijakan ini dalam rangka mendukung upaya pencegahan nanti kita akan sampaikan pada waktunya," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/3).

(jbr/jbr)