Usai Ditolak Pemerintah, Begini Prediksi Nasib Gugatan Kubu Moeldoko

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Rabu, 07 Apr 2021 07:49 WIB
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dituding hendak mengambil alih Partai Demokrat dan menjadi capres di Pemilu 2024. Moeldoko menjawab isu itu.
Foto: Moeldoko (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Kubu Moeldoko menggugat Partai Demokrat (PD) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dengan sejumlah tuntutan. Lantas, apakah kemungkinan besar kubu Moeldoko memenangkan gugatan lalu menguasai Partai Demokrat?

Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai keputusan menang kalah berada di tangan pengadilan. Namun dia menyoroti soal tujuan kubu Moeldoko mengajukan gugatan melawan Partai Demokrat.

"Ini kalau kita bicara siapa yang menang-siapa yang kalah, ya kalau cerita pengadilan kan nanti pengadilan akan memutuskan ujungnya. Tapi, kalau kita lihat saat ini sih sebelum kita bicara menang kalah, kita lihat tujuannya, tujuannya apa yang pertama," kata Hendri Satrio kepada wartawan, Selasa (6/4/2021).

Kubu Moeldoko mengajukan gugatan dengan tuntutan salah satunya membatalkan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020. Menurut Hendri Satrio sulit bagi kubu Moeldoko menguasai Partai Demokrat dengan gugatan yang dikejar perubahan AD/ART.

"Kan waktu kita mendengarkan pengumuman atau keputusan dari Pak Yasonna yang memberatkan bukan tentang AD/ART tapi dukungan DPD dan DPC yang tidak bisa disertakan oleh kubu Pak Moeldoko. Jadi kalau kemudian saat ini AD/ART yang dikejar perubahannya atau dituntut adalah perubahan AD/ART, masih jauh untuk membuat kubu Moeldoko menguasai Partai Demokrat, menurut saya," ujar pria yang akrab disapa Hensat ini.

Namun, langkah langkah kubu Moeldoko mengajukan langkah hukum ke pengadilan dinilai Hensat elegan. Dari pada, kata Hensat, mengadakan KLB yang dianggap dapat langsung menguasai Partai Demokrat.

"Apakah Pak Moeldoko tahu bahwa kubunya sedang melakukan perjuangan di pengadilan, itukan pertanyaan selanjutnya, gitu. Tapi, harus saya akui cara lewat pengadilan ini jauh lebih elegan dari pada kemudian melakukan KLB sekonyong-konyong menganggap KLB itu sah dan seolah-olah bisa merebut kekuasaan langsung dari AHY waktu itu melalui KLB singkat dan padat itu," ucapnya.

Senada dengan Hensat, Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, menilai sulit ditebak apakah kubu Moeldko akan memenangkan gugatan ke Partai Demokrat. Namun, mempertanyakan kapasitas kubu Moeldoko mengajukan gugatan karena dinilai bukan lagi bagian dari Partai Demokrat.

"Yang jelas pengadilan akan memutus perkara ini dengan koridor hukum yang berlaku karena sudah menjadi atensi publik. Perkara ini sudah menjadi materi hukum yang berbeda 1000 persen dengan politik yang mudah diraba ending-nya," ucapnya.

"Kalau atas nama kader Demokrat, mereka yang tergabung dalam KLB sudah dipecat AHY. Kalau atas nama Partai Demokrat, mereka tak mendapatkan SK Kemenkumham. Itu pertanyaan orang banyak. Soal siapa yang menang biar pengadilan yang tentukan, bukan publik," tambahnya.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Tonton juga Video: AHY Bicara Nasib Kader yang Terpapar Moeldoko dan KLB

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2