TB Hasanuddin Anggap Deradikalisasi Gagal, BNPT Minta Baca UU

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 01 Apr 2021 16:50 WIB
Ilustrasi teroris (insert) (Luthfy Syahban/detikcom)
Ilustrasi Teroris (Luthfy Syahban/detikcom)
Jakarta -

Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menilai program deradikalisasi di Indonesia gagal padahal anggarannya triliunan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia (BNPT) menepis tudingan tersebut.

"Yang belum paham program deradikalisasi memang selalu mengatakan (deradikalisasi) gagal," kata Direktur Deradikalisasi BNPT Prof Irfan Idris, Kamis (1/4/2021).

Irfan Idris meminta Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Baca UU Nomor 5 tahun 2018," ujarnya.

Dalam Pasal 43 D, dijelaskan bahwa program deradikalisasi diperuntukkan bagi tersangka hingga orang yang terpapar paham radikal.

Pasal 43D
(1) Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.
(2) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
a. tersangka;
b. terdakwa;
c. terpidana;
d. narapidana;
e. mantan narapidana Terorisme; atau
f. orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.
(3) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
(4) Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan:
a. identifikasi dan penilaian;
b. rehabilitasi;
c. reedukasi; dan
d. reintegrasi sosial.
(5) Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui:
a. pembinaan wawasan kebangsaan;
b. pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau
c. kewirausahaan.
(6) Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan identifikasi dan penilaian.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya
Halaman
1 2