Jaksa Nilai Syahganda Resahkan Masyarakat-Berupaya Turunkan Presiden

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Kamis, 01 Apr 2021 16:44 WIB
Sidang Syahganda Nainggolan
Sidang Syahganda Nainggolan (Luqman/detikcom)
Jakarta -

Syahganda Nainggolan dituntut 6 tahun penjara oleh jaksa dalam kasus berita bohong dan keonaran terkait ricuh demo omnibus law UU Cipta Kerja di Jakarta. Dalam tuntutannya, jaksa menyebut Syahganda mempunyai niat meresahkan masyarakat.

"Bahwa terdakwa dalam membuat posting-an dengan caption tersebut, terdakwa telah mempunyai niat untuk membuat kegelisahan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan mempunyai tujuan untuk terjadi chaos sehingga membuat keonaran dikarenakan berita yang dibuat oleh terdakwa dan di-posting di akun Twiter-nya telah terdakwa menambahkan kata-kata dan menarik kesimpulan sendiri dan tidak sama dengan berita sebenarnya atau berita aslinya atau berita bohong," kata jaksa Paris Manalu dalam sidang di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Kamis (1/4/2021).

Jaksa menyebut keresahan yang dibuat Syahganda lewat cuitannya menimbulkan aksi demonstrasi buruh-mahasiswa soal omnibus law Cipta Kerja. Aksi itu kemudian diketahui berujung keonaran sehingga timbul perusakan fasilitas umum.

Jaksa turut menyatakan adanya oknum di grup WhatsApp (WA) 'Deklarator KAMI' yang memanfaatkan situasi ini. Grup tersebut diketahui dipegang oleh Syahganda sebagai admin.

"Akan tetapi, aksi demonstrasi tersebut disusupi oleh oknum-oknum yang ada di dalam group WhatsApp Deklarator KAMI dan terdakwa adalah merupakan anggota grup WhatsApp 'Deklarator KAMI' dan sekaligus sebagai admin dan owner yang memiliki maksud dan tujuan untuk menurunkan presiden sebagaimana isi chat WhatsApp Deklarator KAMI yang tertuang di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Digital Forensik No Barang Bukti: 344-X/2020-CYBER tanggal 19 Oktober 2020," ungkapnya.

Dari bukti chat grop itu, jaksa menilai ada tujuan lain selain terdakwa membuat keonaran. Jaksa menyebut ada upaya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) untuk menurunkan presiden apabila terjadi situasi chaos saat demonstrasi.

"Juga terdapat maksud dan tujuan lain dari anggota grup WhatsApp 'Deklarator KAMI' dengan menggunakan momentum demonstrasi masyarakat, buruh, bersama mahasiswa untuk menurunkan presiden apabila dalam aksi demonstrasi pada tanggal 13 Oktober 2020 terjadi chaos yang lebih besar maka KAMI akan membentuk tim kecil untuk menghadap ke presiden dan meminta untuk turun dari jabatannya," paparnya.

Jaksa menyatakan bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa unsur dakwaan dengan sengaja membuat keonaran di kalangan rakyat telah terbukti dan terpenuhi secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

Diketahui, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Syahganda Nainggolan 6 tahun penjara dan membebankan biaya perkara Rp 5.000. Syahganda diyakini menyebarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran yang berujung ricuh demo omnibus law Cipta Kerja di Jakarta. Syahganda diyakini jaksa bersalah melanggar Pasal 14 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Lihat juga Video: Habib Rizieq 'Hadir' di Acara KAMI, Singgung Tahanan Politik

[Gambas:Video 20detik]



(run/dwia)