Perjalanan Demokrat Kubu Moeldoko hingga Pengesahannya Ditolak Pemerintah

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 31 Mar 2021 16:23 WIB

8. Kubu Moeldoko Tegaskan KLB Sah

Sekjen Partai Demokrat (PD) versi kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jhoni Allen Marbun, mengatakan KLB digelar secara sah. Ia menegaskan Moeldoko sudah dipilih menjadi Ketum PD melalui KLB yang konstitusional.

"Kami melakukan KLB secara konstitusional melalui tahapan-tahapan acara kongres luar biasa, sekaligus membatalkan majelis tinggi yang mengamputasi demokrasi-demokrasi di Demokrat harus persetujuan mejelis tinggi. Ini adalah bertentangan dengan UU Parpol Pasal 5 ayat 2," tegas Jhoni kepada wartawan, Senin (8/3/2021).

9. AHY dan Kubu Moeldoko Saling Gugat

Pada 13 Maret 2021, AHY mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN Jakarta Pusat. Ada 10 orang yang digugat di antaranya Marzuki Alie, Max Sopacua, Jhoni Allen dan Darmizal.

Sebelumnya Marzuki Alie dan beberapa eks kader juga menggugat AHY. Gugatan itu terkait pemecatan mereka. Namun, gugatan itu kemudian dicabut.

10. Kubu Moeldoko Daftarkan Kepengurusan KLB

Hasil dari agenda yang diklaim sebagai kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), telah diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasonna Laoly pun akan meneliti kelengkapan dokumen hasil KLB itu.

11. Kubu AHY dan Moeldoko Terus Saling Serang

Partai Demokrat kubu AHY dan kubu Moeldoko terus saling serang. Keduanya saling klaim. AHY menyebut KLB ilegal, kubu Moeldoko mengklaim legal.

Borok-borok pun dibuka keduanya. Kubu Moeldoko, misalnya, membuka kembali persoalan kasus korupsi proyek Hambalang. Termasuk bagaimana SBY mengkudeta eks Ketum PD Anas Urbaningrum.

12. Yasonna Sebut Berkas KLB Deli Serdang Belum Lengkap

Pada 21 Maret 2021, Menkumham Yasonna Laoly menyebut berkas hasil KLB Demokrat kubu Moeldoko yang diserahkan ke Kemenkumham masih belum lengkap.

Yasonna menyebut Kemenkumham telah mengirim surat kepada pihak yang menggelar KLB Demokrat untuk melengkapi berkasnya. Dia memberi waktu selama tujuh hari semenjak surat tersebut dikirimkan.

13. Moeldoko Akhirnya Buka Suara

Moeldoko akhirnya buka suara terkait keterpilihannya sebagai Ketum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Moeldoko minta Presiden Jokowi tak dibawa-bawa dalam kisruh Partai Demokrat.

Moeldoko mengatakan terjadi pertarungan ideologis di tubuh Partai Demokrat menjelang Pemilu 2024. Pertarungan juga disebut dilakukan secara terstruktur.

"Saya orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat," ujar Moeldoko melalui posting-an Instagram resminya, @dr_Moeldoko, Minggu (28/3/2021).

14. Menkumham Tolak Sahkan Partai Demokrat Kubu Moeldoko

Setelah kisruh berkepanjangan, kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko pun ditolak. Menkumham Yasonna Laoly menyebut penolakan tersebut lantaran dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap.

Dokumen yang belum dilengkapi antara lain soal mandat ketua DPD dan DPC Partai Demokrat. Oleh sebab itu, pemerintah pun menolak permohonan kubu Moeldoko.

"Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna dalam jumpa pers virtual, Rabu (31/3/2021).

15. Kubu Moeldoko Melawan

Hasil KLB ditolak, kubu Moeldoko pun melawan. Penggagas KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko memastikan akan melakukan perlawanan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah munculnya putusan pemerintah.

"Jadi langkah kita adalah PTUN, jadi ada gugatan PTUN, ada gugatan pengadilan penipuan serta kebohongan publik, (gugatan PTUN) itu akan dilakukan oleh teman-teman di DPP KLB. Nah itu (kapan) urusan mereka (DPP KLB). Bukan bisa dipastikan, sudah pasti (ke PTUN) ya," kata salah satu penggagas KLB PD, Hencky Luntungan, saat dihubungi, Rabu (31/3/2021).


(mae/imk)