Rektor UNS Sebut UU Cipta Kerja Bisa Percepat Hilirisasi Riset

Nurcholis Maarif - detikNews
Selasa, 30 Mar 2021 10:30 WIB
Rektor UNS
Foto: dok. Screenshot/detikcom
Jakarta -

Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof Jamal Wiwoho menyebut UU Cipta Kerja dapat mempercepat hilirisasi riset dan inovasi di daerah bagi perguruan tinggi. Hal ini akhirnya akan berujung pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Awalnya ia menyebut pandemi membuat perekonomian global tanpa terkecuali di Indonesia mengalami kontraksi yang hebat. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di Indonesia, sementara angka kebutuhan lapangan pekerjaan juga semakin meningkat setiap tahunnya.

"Untuk mengatasi langkah tersebut adalah dengan menarik investor yang sebanyak-banyak ke Indonesia. Semakin banyak investasi yang masuk, semakin banyak pula pekerjaan yang terbuka untuk masyarakat," ujar dia dalam Forum Diskusi Publik Transformasi Ekonomi: Optimalisasi UU Cipta Kerja sebagai Strategi Utama Akselerasi Investasi Indonesia, Selasa (30/3/2021).

"Terbitnya UU Cipta Kerja adalah salah satu bukti pemerintah hadir untuk mendorong investasi melalui berbagai kemudahan perizinan, terutama bagi para investor. Selama ini tumpang tindih dalam urusan perizinan usaha antara kewenangan pusat dan daerah serta kementerian atau lembaga menjadi penyebab sulitnya proses perizinan bagi investor yang akan masuk ke Indonesia," jelasnya.

Menurutnya, sebelum adanya UU Cipta Kerja, tidak hanya memakan waktu yang lama, tetapi juga calon investor harus melalui proses yang berlarut-larut dan panjang. Kehadiran UU Cipta Kerja atau Omnibus Law diharapkan dapat memberikan ruang untuk UMKM yang pada akhirnya memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap ekonomi di Indonesia.

Meskipun pada saat ini, harus diakui UMKM dalam menjalankan bisnisnya masih berada pada sektor informal. Oleh karena itu, ia mengatakan tugas pemerintah harus selalu mendorong agar keberadaan UMKM berubah jadi sektor formal, sehingga dapat memperoleh kemudahan perizinan dan akses permodalan dari perbankan.

"Dalam konteks riset dan inovasi, setidak-tidaknya ada dua manfaat yang kita peroleh sebagai wujud dan implementasi UU Cipta Kerja yang pada gilirannya dapat mendorong laju perekonomian. Yakni kemudahan dalam hilirisasi riset dan inovasi di daerah," ujarnya.

Menurut Prof Djamal, perguruan tinggi sangat mengharapkan agar UU Cipta kerja dapat membuat sebuah pola untuk hilirisasi riset menjadi inovasi semakin mudah, cepat, dan menarik, sehingga dapat mendorong semangat inovasi bagi para periset dan inovator yang ada di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Negeri 11 Maret.

"Sehingga dapat meningkatkan kolaborasi inventor karena kelas riset dan inovasi diatur di dalam UU Cipta kerja tersebut. Dengan semakin meningkatnya hilirisasi riset, hasil riset, dan inovasi yang dapat digunakan industri dan masyarakat, maka tentu saja akan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang berujung pada terciptanya lapangan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam forum diskusi publik tersebut hadir juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai keynote speaker dan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono sebagai pengantar diskusi.

Sementara dari penanggap dan narasumber lain ada Kepala Biro Hukum dan Organisasi UNS I Ktut Hadi Priatna, Wakil Dekan 1 FEB UNS Prof Izza Mafruhah, dan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta Tulus Widajat.

(akn/ega)