ADVERTISEMENT

Jejak Kasus Dugaan Korupsi Heli AW-101: 'Mangkrak' di KPK, Digugat ke PN Jaksel

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 30 Mar 2021 09:18 WIB
KPK beserta POM TNI melakukan cek fisik helikopter Agusta Westland 101 (AW-101) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Ini foto-fotonya.
Foto: Hasan Alhabshy/detikcom

6 Juni 2018
KPK memeriksa mantan KSAU Marsekal (Purn) Agus Supriatna. Agus menyebut persoalan ini tidak akan muncul apabila pihak 'pembuat masalah' paham betul dengan aturan yang ada.

"Sebetulnya dari awal dulu saya tidak pernah mau bikin gaduh, (tidak) mau bikin ribut permasalahan ini. Karena AW-101 ini harusnya teman-teman juga tahu. Coba tanya kepada yang membuat masalah ini, dia tahu nggak UU APBN? Tahu nggak mekanisme anggaran APBN itu seperti apa? Kalau tahu, tidak mungkin melakukan hal ini," kata Agus.

"Yang kedua, tahu nggak Peraturan Menteri Pertahanan No 17 Tahun 2011? Kalau tahu, nggak mungkin juga melakukan ini. Dan ada juga Peraturan Panglima No 23 Tahun 2012. Kalau mungkin tahu, nggak mungkin juga melakukan hal ini," lanjutnya.

Agus tak menyebut nama mengenai siapa sosok 'pembuat masalah' yang disebutnya itu. Dia hanya kemudian menilai masalah ini bisa diselesaikan dengan duduk bersama antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Panglima yang sebelumnya Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, dan dirinya.

31 Juli 2019
KPK masih menunggu audit kerugian negara kasus tersebut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Tentu kita sudah menetapkan tersangka ya nggak mungkin kita SP3-kan, karena kita tidak memiliki kewenangan menerbitkan SP3 atau menghentikan suatu perkara. Sejauh mana perkembangan penanganan helikopter ini, kita masih menunggu hasil audit BPK," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

13 Desember 2019
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pernah menyampaikan laporan analisis terkait kasus korupsi pengadaan helikopter AW-101 oleh TNI AU yang diusut KPK. Sampai saat ini PPATK rupanya belum rampung menelusuri jejak-jejak uang yang mengalir hingga ke luar negeri itu.

"PPATK masih melakukan penelusuran atas aliran dana terkait indikasi korupsi dan TPPU dalam pengadaan helikopter AW-101," ujar Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin.

18 Maret 2021
MAKI mengajukan gugatan praperadilan atas KPK di PN Jaksel dan mendapat nomor 34/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL.

29 Maret 2021
Ketua MAKI, Boyamin Saiman membenarkan dirinya menggugat KPK dalam kasus di atas.

"Memerintahkan secara hukum Termohon (KPK-red) melakukan proses hukum selanjutnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terhadap perkara aquo berupa segera melakukan berbagai upaya penyelesaian penanganan penyidikan perkara korupsi pengadaan Heli AW-101 dengan Tersangka Irfan Kurnia Saleh dan selanjutnya melimpahkan berkas perkara aquo kepada Jaksa Penuntut Umum," kata Ketua MAKI Boyamin Saiman.


(asp/zap)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT