ADVERTISEMENT

Jejak Kasus Dugaan Korupsi Heli AW-101: 'Mangkrak' di KPK, Digugat ke PN Jaksel

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 30 Mar 2021 09:18 WIB
KPK beserta POM TNI melakukan cek fisik helikopter Agusta Westland 101 (AW-101) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Ini foto-fotonya.
Foto: Hasan Alhabshy/detikcom

14 September 2016
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta KSAU untuk membatalkan pembelian heli itu.

29 Desember 2016
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menerbitkan surat perintah tentang tim investigasi pengadaan pembelian heli AW 101.

24 Februari 2017
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjalin kerja sama dengan Polri, BPK, PPATK, dan KPK untuk proses pengusutan pembelian heli AW-101.

4 Agustus 2017
Puspom TNI seorang mantan Asrena (asisten perencanaan) KSAU berpangkat Marsekal Muda. Dengan ditambah Marsda SB, total personel TNI yang telah ditetapkan sebagai tersangka ada 5. Pertama adalah Marsma TNI FA, yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa; Kolonel Kal FTS selaku Kepala Unit Pelayanan dan Pengadaan, yang perannya sebagai WLP; Letkol WW, sebagai pejabat pemegang kas; Serta Pelda S, yang diduga menyalurkan dana-dana terkait dengan pengadaan kepada pihak-pihak tertentu; Kemudian Marsda SB sebagai asrena KSAU.

16 Juni 2017
KPK menetapkan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM), Irfan Kurnia Saleh, sebagai tersangka baru kasus pembelian helikopter Agusta Westland 101 (AW-101). Diduga sebelum mengadakan lelang, Fahmi dengan perusahaannya, PT Diratama Jaya Mandiri, lebih dulu meneken kontrak pada Oktober 2015 dengan AW (AugustaWestland), perusahaan join venture antara Westland Helikopter di Inggris dengan Agusta di Italia. Nilai kontrak sebesar USD 39.300.000 atau setara dengan Rp 514 miliar.

"Tapi pada bulan Juli setelah dilakukan penunjukan (oleh TNI AU) dan diumumkan pemenangnya adalah PT DJM yang merupakan milik IKS tadi, nilai kontrak tersebut adalah Rp 738 miliar. Jadi kalau dihitung merugikan negara sejumlah Rp 224 miliar. Itu lah yang kira-kira kita proses KPK dan TNI, khususnya teman-teman dari POM," beber Basaria.

10 November 2017
Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh tidak terima dijadikan tersangka dan menggugat KPK ke PN Jaksel. Namun PN Jaksel memutuskan penetapan tersangka Irfan dianggap hakim telah sesuai dengan prosedur.

"Mengadili dalam provisi menolak permohonan pemohon, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon seluruhnya. Dalam permohonan menolak permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya," kata hakim tunggal Kusno.

Selanjutnya KPK Periksa Eks KSAU >>>



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT