KPU Minta MK Tak Terima Gugatan Kemenangan Bupati Pesisir Selatan

Andi Saputra - detikNews
Senin, 29 Mar 2021 10:52 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Gedung MK (Foto: Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Rusma Yul Anwar dilantik menjadi Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) pada 26 Februari 2021. Namun sehari sebelumnya, Rusma berstatus terpidana karena dihukum 1 tahun penjara di kasus kejahatan lingkungan. Kursi Rusma pun digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"MK tidak berwenang mengadili karena tidak terkait hasil penghitungan suara," kata kuasa hukum KPU Pesisir Selatan, Sudi Suprayitno dalam sidang di MK yang disiarkan lewat kanal YouTube MK, Senin (29/3/2021).

Sudi juga menyatakan UU tidak mengatur pembatalan pelantikan bupati dengan alasan yang akan dilantik statusnya menjadi terpidana. Selain itu, syarat pemungutan suara ulang juga tidak terpenuhi.

"Perkara a quo sudah pernah diadili dalam perkara nomor 64," kata Sudi.

Perkara Nomor 64 itu diajukan oleh pasangan calon Hendrajoni-Hamdanus. MK menyatakan permohonan itu tidak dapat diterima. Sebab, berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 513.254 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan aturan di atas, selisih yang dimungkinkan diadili di MK adalah 2.252 suara. Namun hasil pilkada menunjukkan angka Rusma dan Hendrajoni terpaut 42.848 suara.

"Oleh sebab itu, kami memohon MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima," ucap Sudi.

Sebagaimana diketahui, Rusma Yul Anwar, yang berpasangan dengan Rudi Hariyansyah, memperoleh 128.922 suara (57,24%), jauh di atas Bupati petahana Hendrajoni-Hamdanus 86.074 (38,22%) dan mantan Ketua DPRD Pesisir Selatan Dedi Rahmanto Putra-Arfianof Rajab, yang hanya memperoleh 10.220 (4,54%). Hasil ini digugat ke MK.

Setelah muncul putusan kasasi yang menolak permohonan kasasi Rusma, nasib Rusma kembali digugat ke MK. Padahal, Rusma sudah dilantik pada 26 Februari 2021.

(asp/mae)