Jejak Eks Kepala BP Migas di Kasus Korupsi Rp 37 T hingga Dibui 12 Tahun

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 28 Mar 2021 13:54 WIB
Dua terdakwa kasus korupsi kondensat migas PT TPPI senilai Rp 37,8 T dituntut hukuman 12 tahun bui. Tak hanya itu, keduanya diwajibkan bayar denda Rp 1 miliar.
Eks Kepala BP Migas Raden Priyono (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Karier mantan Kepala BP Migas Raden Priyono di sektor migas harus berakhir selama 12 tahun di penjara. Sebab Mahkamah Agung (MA) memperberat hukumannya dari 4 tahun penjara menjadi 12 tahun penjara di kasus korupsi Rp 13 triliun.

Berikut jejak perjalanan kasus tersebut berdasarkan data yang dihimpun detikcom, Minggu (28/3/2021):

1998
Krisis moneter menerpa Indonesia. PT TPPI koleps dan diambil alih pemerintah. Setelah itu, berbagai cara dilakukan agar PT TPPI bisa tetap hidup

21 Mei 2008
Wapres ke-10 Jusuf Kalla (JK) menggelar rapat di Istana Wapres dengan Agenda Pengembangan Pusat Industri Petrokimia Tuban, dengan tujuan adalah khusus tentang pemanfaatan kapasitas produksi dan optimalisasi peran TPPI dalam penyediaan suplai BBM untuk kawasan Jawa Timur.

Hasil rapat adalah perlu dilakukan langkah penyelamatan TPPI. BP Migas, Pertamina dan PT TPPI agar menyelesaikan pembahasan mengenai skema bisnis yang saling menguntungkan bagi PT TPPI dan Pertamina termasuk harga jual minyak mentah/kondensat kepada PT TPPI.

2009
Kepala BP Migas Raden Priyono menindaklanjuti dengan menyuntik dana ke PT TPPI sebesar USD 2,7 miliar. Nah, ternyata belakangan terjadi masalah. PT TPPI kemudian mengembalikan uang sebesar USD 2,5 miliar ke Kemenkeu sehingga masih ada selisih uang yang belum dikembalikan

16 Juni 2015
JK menyatakan kasus PT TPPI adalah sengketa perdata, bukan pidana.

Mabes Polri menetapkan Raden Priyono dan Dirut PT TPPI Honggo Wendratno sebagai tersangka. Begitu juga dengan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Djoko Harsono.

September 2019
Nama Honggo disebut dalam kasus korupsi Rp 188 miliar dengan terdakwa mantan Direktur Utama (Dirut) PT PLN Nur Pamudji. Perbuatan Nur disebut berkaitan dengan pengadaan BBM jenis High Speed Diesel (HSD).

"Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yaitu Honggo Wendratno, atau suatu korporasi Tuban Konsorsium yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 188 miliar," ujar jaksa.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2