Jokowi Minta Bupati Buat Skala Prioritas APBD: Jangan Diecer-ecer

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Jumat, 26 Mar 2021 11:01 WIB
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para bupati melakukan konsolidasi anggaran. Jokowi meminta agar anggaran di kabupaten tidak dibagi rata kepada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Konsolidasi anggaran artinya apa, rencana APBD harus dilihat betul-betul, yang biasa nggak buka secara detail, sekarang buka secara detail, cek secara detail, ke mana larinya, output-nya apa, outcome-nya apa. Semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung. Jangan membelanjakan, sudah sering saya sampaikan untuk banyak pos belanja. Semua dinas diberi, semua, semua, semua, kita nggak punya skala prioritas," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021 yang disiarkan kanal YouTube Setpres, Jumat (26/3/2021).

Jokowi meminta para bupati memiliki skala prioritas dalam menggunakan APBD. Menurut dia, dua prioritas saja cukup untuk skala kabupaten. Namun, lanjut Jokowi, skala prioritas tersebut harus yang memiliki manfaat langsung untuk rakyat.

"Saya pengin semua pasar di kabupaten saya selesai dalam 5 tahun ke depan. Ya sudah konsentrasikan anggaran itu ke sana. Saya mau buka sawah baru sekian ribu hektare, ya sudah konsentrasikan di sana. 60-70 persen anggaran konsentrasikan sana. Rakyat akan ingat, 'Waduh, ini besar-besaran membuat sawah', 'Wah ini rampung ada 60 pasar di kabupaten semuanya sekarang'," tutur Jokowi.

"Jadi dibangun semuanya, jangan, sekali lagi, semua uang diberikan dinas semuanya. Sini nanti naik, tahun depan naik, anggaran naik 10%, semuanya diberi tambahan lagi 10% lagi, 10% lagi, 10% lagi. Nggak akan jadi barang. Percaya saya, nggak akan jadi barang," sambung dia.

Karena itu, Jokowi pun kembali menekankan agar para bupati melakukan konsolidasi anggaran. Anggaran di kabupaten tidak asal dibagi-bagikan ke seluruh pos belanja.

"Sekali lagi, jangan anggaran itu diecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja, nggak akan jadi. Setahun hilang, 2 tahun hilang, itu nggak kelihatan, tahu-tahu sudah 5 tahun nggak kepilih, karena nggak jelas, 'Ini Bupati ini kok udah 5 tahun nggak kelihatan nggak bangun apa-apa'. Ya karena pos belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja," kata Jokowi.

"Sekali lagi, anggaran itu terbatas, APBN juga terbatas, APBD juga terbatas. Ini jangan diecer-ecer, jangan dibagi rata. Ini saya ingatkan balik, ini jangan dibagi rata, jangan diecer-ecer untuk semua unit organisasi yang ada kabupaten," imbuh dia.

Lebih lanjut, Jokowi meminta para bupati melakukan perencanaan yang matang. Sehingga ke depannya, tidak akan terjadi mismanajemen dalam pemerintahan yang mengakibatkan program untuk rakyat tidak maksimal.

"Kalau sudah direncanakan, manajemen perencanaan baik, organisasi ada, pelaksanaan, tapi paling penting manajemen pengawasan, manajemen kontrol harus dilaksanakan, yang banyak terjadi mismanajemen tidak dilakukan, banyak bukti di lapangan manajemen pengawasan tidak ketat sehingga kualitas barang tidak baik. Tidak ada manajemen kontrol yang baik sehingga tidak tepat waktu, kualitas tidak baik, sehingga yang baik hanya apa? Catatan belanja yang baik, laporan yang baik tapi hasil di lapangan tidak baik dan hasilnya tidak dinikmati rakyat, ini yang harus kita hindari," pungkas Jokowi.

(mae/imk)