Kubu Moeldoko Bawa-bawa Kasus Hambalang, Begini Kasusnya

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 25 Mar 2021 15:10 WIB
Proyek Hambalang yang menelan dana sekitar Rp 1,2 Trilliun dan menjadi sorotan masyarakat itu sempat terhenti karena dibeberapa titik sempat amblas. Selain itu, alasannya adalah karena kucuran dana dari pusat terhenti.  Inilah beberapa bangunan yang terhenti proses pengerjaannya di Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. file/detikfoto
Proyek Hambalang yang terhenti (Rachman Haryanto/detikcom)

2. Deddy Kusdinar

Mantan Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Kemenpora, Deddy Kusdinar, divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan serta uang pengganti Rp 300 juta. Deddy terbukti menyalahgunakan kewenangannya dalam proyek lanjutan P3SON di Hambalang.

"Majelis hakim menyatakan terdakwa Deddy Kusdinar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar hakim ketua, Amin Ismanto, membaca amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (12/3/2014).

Majelis Hakim menyatakan Deddy yang juga pejabat pembuat komitmen (PPK) saat proyek berlangsung terbukti menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangannya. Kasus ini disebut merugikan keuangan negara Rp 463,668 miliar.

3. Machfud Suroso

Dirut PT Dutasari Citralaras (DCL), Machfud Suroso, divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan dalam kasus Hambalang. Machfud dinyatakan terbukti menyalahgunakan kewenangannya dalam proyek Hambalang, Bogor sehingga menguntungkan diri sendiri Rp 36,703 miliar.

"Menyatakan terdakwa Machfud Suroso telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama," kata Hakim Ketua Sinung Hermawan membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (1/4/2015).

4. Teuku Bagus Muhammad Noor

Eks bos PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor, divonis bersalah karena memberikan suap kepada beberapa pejabat dalam proses pembangunan proyek Hambalang. Dia dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara.

"Menyatakan terdakwa, secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar ketua majelis hakim, Purwono Edi, di pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (8/7/2014).

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa penjara 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan penjara, dikurangi masa tahanan," tutur hakim Purwono.

5. Angelina Sondakh

Pusaran kasus korupsi Hambalang juga menjerat Angelina Sondakh. Mantan anggota DPR dari Fraksi Demokrat ini awalnya divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," ujar Ketua Majelis Hakim Sudjatmiko membacakan vonis Angie di Pengadilan Tipikor, Jalan Rasuna Said, Jaksel, Kamis (10/1/2013).

Angie dikenakan pasal 11 UU Tipikor yang ancaman hukuman maksimalnya 5 tahun. Padahal dalam persidangan sebelumnya, jaksa pada KPK meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada Angelina Sondakh (Angie).

Dia dinilai bersalah karena menerima suap dalam pembahasan anggaran proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Angie dijerat dengan pasal 12, ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa juga menuntut dia membayar uang pengganti Rp 12,5 miliar dan USD 2,3 juta subsider 2 tahun kurungan. Angie dianggap menerima uang sebanyak Rp 12,58 miliar serta USD 2,35 juta dalam kurun Maret 2010 hingga November 2010 untuk melancarkan pengurusan proyek di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pemuda dan Olahraga, salah satunya Hambalang.

KPK kemudian mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan vonis tersebut. Vonis kemudian naik pada tingkat kasasi.

Pada tingkat kasasi, hukuman Angelina Sondakh dinaikkan tiga kali lipat menjadi 12 tahun penjara pada November 2012. Majelis yang diketuai Artidjo Alkostar juga menyita seluruh harta Angie total Rp 39 miliar.

Angelina Sondakh kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK). Hukuman mantan Puteri Indonesia ini disunat menjadi 10 tahun penjara.

Terkait hasil korupsi yang disita juga berkurang. Di tingkat kasasi, harta mantan politikus Partai Demokrat itu yang disita adalah uang sebesar Rp 12,5 miliar dan USD 2,5 juta. Namun di tingkat PK, yang disita berkurang menjadi Rp 2 miliar dan USD 1 juta.