Prita Mulyasari hingga Baiq Nuril, Ini Deretan 'Korban Pasal 27' UU ITE

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 20 Mar 2021 13:26 WIB
Poster
Foto: Ilustrasi media sosial (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kembali dibahas khususnya terkait Pasal 27 yang dinilai banyak menelan 'korban'. Ada sejumlah 'korban' dari penggunaan Pasal 27 UU ITE yang menghebohkan Tanah Air.

Menko Polhukam Mahfud Md menerima keluhan dari masyarakat soal Pasal 27 UU ITE saat menyambangi kedai kopi Johny di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (20/3/2021). Kedatangan Mahfud diterima pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.

"Apakah dimungkinkan Pasal 27 ayat 3 ini benar-benar dihapuskan? Karena pencemaran nama baik ini benar-benar jadi ajang saling melapor dan dimanfaatkan oleh banyak oknum," kata seorang warga, Vivi yang mengeluh soal Pasal 27.

Pasal 27 UU ITE khususnya ayat 3 memuat soal penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal ini yang dinilai banyak kalangan telah menelan banyak korban.

Mahfud Md menyebut problem UU ITE menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mahfud menyebut sudah banyak masyarakat yang menjadi korban dari UU ITE, terutama Pasal 27.

"Kita sudah mencatat masalah itu, sudah menjadi perhatian Presiden juga. Banyak orang menjadi korban Pasal 27," ujarnya.

Sebelum Vivi mengeluhkan Pasal 27 UU ITE, ada sejumlah warga yang pernah terjerat pasal tersebut. Berikut rangkumannya:

1. Prita Mulyasari

Keluhan Prita Mulyasari di media sosial terkait pelayanan tim medis Rumah Sakit Omni Internasional berujung penahanan. Prita Mulyasari dituntut oleh jaksa 6 bulan penjara karena dinilai bersalah melanggar Pasal 27 UU ITE.

Prita dianggap bersalah karena telah membuat surat elektronik yang mencemarkan nama baik. Jaksa juga menuntut agar hakim menyita barang bukti berupa surat elektronik yang dibuat Prita.

"Menuntut majelis hakim agar menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah membuat, mendistribusikan dan atau mentransmisikan dokumen elektronik yang mencantumkan pencemaran nama baik," kata jaksa penuntut umum, Riyadi di PN Tangerang, Banten, Rabu (18/11/2009).

Singkat kisah, pada 30 Juni 2011 kasasi jaksa penuntut umum dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Prita divonis 6 bulan penjara, tapi dengan masa percobaan selama 1 tahun. Putusan ini dibuat oleh ketua majelis hakim Imam Harjadi, Zaharuddin Utama dan Salman Luthan. Namun Salman Luthan mengajukan beda pendapat (dissenting opinion) dan menyatakan Prita tidak bersalah sehingga harus bebas.

MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Prita pada 17 September 2012. MA menganulir putusan pidana PN Tangerang dan kasasi MA. Prita kemudian bebas.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Saksikan video 'Hotman Paris ke Mahfud Md: di Inggris UU ITE Murni Perdata':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2 3