detik's Advocate

Sertifikat Rumah Bermasalah sehingga Gagal Akad, Bisakah Saya Tuntut Developer?

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 12 Mar 2021 08:32 WIB
Rumah Subsidi di Bogor
Ilustrasi rumah subsidi (Foto: dok. PUPR)
Jakarta -

Calon pembeli rumah harus lebih teliti dan cermat karena banyak terjadi perjanjian keperdataan dalam proses tersebut. Alih-alih nyaman menempati rumah baru, calon pembeli rumah malah bisa frustrasi karena ada proses keperdataan yang mengganjal. Berikut salah satu contohnya.

Kasus ini diceritakan pembaca detik's Advocate yang dikirimkan dalam bentuk surat elektronik ke detikcom. Berikut isi suratnya:

Dear detik's Advocate

Pada Oktober 2020, saya ada pemesanan sebuah rumah subsidi di salah satu developer di Cirebon, Jawa Barat. Pihak developer mengkonfirmasi ke saya bahwa KPR saya sudah disetujui oleh bank pada 18 Januari 2021. Hal itu dibuktikan dengan mengirim salinan SP3K (Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit ) dari bank ke saya.

Saya dijanjikan akad kredit awal Februari 2021 oleh pihak developer dan saya melunasi semua kewajiban saya (pelunasan DP dan biaya lainnya). Oleh pihak developer, semua berkas sudah lengkap, dan tinggal menunggu jadwal akad dari bank saja.

Setelah satu bulan saya tunggu tidak kunjung akad, akhirnya saya cari informasi bahwa sertifikat rumah tersebut masih dalam proses split (pemecahan sertifikat) sehingga bank belum bisa proses akad.

Pihak developer juga mengakui kelalaian mereka, dan mereka tidak bisa memberikan waktu pasti kapan sertifikat itu selesai dan sampai saat ini belum ada titik terangnya sehingga mereka menawarkan beberapa opsi ke saya termasuk pindah blok dengan sertifikat yang sudah ready. Apalagi developer tidak akan memberikan pengembalian uang DP apabila saya mengurungkan membeli rumah tersebut.

Apakah saya dapat menuntut developer tersebut karena sudah merugikan saya dengan tidak memberikan informasi detail tentang sertifikat rumah tersebut dari awal dan saya merasa tertipu karena DP dan biaya lainnya tidak dapat dikembalikan?

Terima kasih
Bona

Untuk menjawab pertanyaan di atas, detik's Advocate meminta pendapat hukum dari advokat Khresna Guntarto, SH. Berikut jawabannya:

Kepada Yth
Sdr Bona

Terima kasih atas pertanyaan Saudara. Semoga Saudara selalu diberi kesehatan yang baik dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan penjelasan Saudara, proses pembelian tanah dan bangunan yang Saudara lakukan, barulah sebatas pemberian persetujuan kredit pemilikan rumah dari lembaga perbankan, sehubungan dengan permohonan kredit yang Saudara ajukan dalam rangka membeli rumah dari developer.

Namun dalam hal ini, Saudara sudah memberikan uang muka (DP) dan biaya-biaya lain, yang nantinya akan digunakan dalam rangka pembayaran sebagian harga jual beli, pembuatan akta jual beli (AJB), Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan perjanjian kredit di hadapan notaris. Akan tetapi, karena ada masalah pemecahan sertifikat, pihak perbankan menjadi tidak mendapatkan jaminan berupa objek agunan untuk KPR, sehingga belum dapat melakukan realisasi pemberian kredit yang Saudara ajukan.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut, Saudara kami asumsikan belum menandatangani perjanjian berupa: PPJB; AJB; Perjanjian KPR; SKMHT dan APHT. Melainkan baru menandatangani formulir pemesanan pembelian rumah di developer dan surat permohonan kredit di lembaga perbankan yang difasilitasi oleh developer.

Simak jawaban selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan juga 'Akal Bulus Mafia Tanah Rebut Sertifikat'':

[Gambas:Video 20detik]