detik's Advocate

Sertifikat Rumah Bermasalah sehingga Gagal Akad, Bisakah Saya Tuntut Developer?

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 12 Mar 2021 08:32 WIB
Rumah Subsidi di Bogor
Ilustrasi rumah subsidi (Foto: dok. PUPR)

Yang dapat Saudara lakukan adalah sebagai berikut:

1. Saudara dapat menyelesaikan secara damai dengan mengganti unit rumah yang Saudara pesan dengan unit lain yang sudah siap sertifikatnya, sehingga tidak menimbulkan perselisihan hukum; atau

2. Jika Saudara berkukuh untuk membeli unit yang Saudara inginkan, Saudara perlu memastikan kebenaran fakta dan bukti, mengenai sudah adanya sertifikat induk dari developer dan adanya fakta dan bukti pengurusan pemecahan sertifikat pada kantor pertanahan setempat mengenai bidang tanah yang Anda pesan dari developer. Selain itu, pastikan pula unit rumahnya telah mulai dibangun/selesai dibangun. Apabila Saudara telah mendapatkan kebenaran fakta tersebut, Saudara dapat menunggu prosesnya sampai tenggat yang dijanjikan oleh developer berakhir;

3. Apabila tidak terdapat kepastian penyelesaian dan jangka waktu yang dijanjikan sudah lewat, Saudara dapat mengajukan somasi/peringatan mengenai pengembalian uang muka dan biaya-biaya yang telah Anda keluarkan kepada developer dengan memberikan jangka waktu penyelesaian sesuai dengan toleransi waktu yang dapat Anda berikan;

4. Jika toleransi waktu yang diberikan telah berakhir dan developer tidak kunjung merespons permintaan Saudara dalam hal pengembalian uang muka dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, Saudara dapat mengajukan persoalan ini kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk membantu mendapatkan pengembalian uang muka dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan; atau

5. Saudara dapat langsung mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri di tempat kedudukan developer berada mengenai wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) atau perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan menuntut ganti kerugian uang muka dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan adanya ingkar janji atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh developer; atau

6. Hanya apabila dirasakan bahwa developer sama sekali tidak mengusahakan adanya penerbitan sertifikat; janji penerbitan sertifikat yang terlampau lama tidak terealisasi; penjualan bidang tanah milik orang lain/sengketa, maka Saudara dapat pula melaporkan kepada Polri mengenai adanya dugaan rangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh developer, yakni penipuan dan/atau penggelapan (Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP) atau Pasal 62 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang pelanggaran Pasal 8 Ayat (1) Huruf (f) UU No.8/1999 atau Pasal 151 UU No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman tentang Pelanggaran Pasal 134 UU No.1/2011.

Demikian jawaban dari kami semoga dapat menyelesaikan permasalahan hukum saudara.

Hormat kami,

Khresna Guntarto, S.H.

KHRESNA GUNTARTO & PARTNERS Law Offices
(KGP Law Offices)
Centennial Tower, Level 29, Unit D-E,
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan
phone: 02129490555
mail: office.info@kgplawoffices.com

Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya dan akan ditayangkan di detikcom.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email:
redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Berhubung antusiasme pembaca untuk konsultasi hukum sangat beragam dan jumlahnya cukup banyak, kami mohon kesabarannya untuk mendapatkan jawaban.

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

Salam
Tim Pengasuh detik's Advocate


(asp/idn)