Ironi Rumah DP Rp 0: 3 Tahun Jauh Panggang dari Api, Kini Tersandung Korupsi

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 09 Mar 2021 11:56 WIB
sarana jaya
Lahan yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi yang tengah diusut KPK. (Rahmat Fathan/detikcom)
Jakarta -

Salah satu program unggulan saat Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno mencalonkan diri sebagai pemimpin di DKI Jakarta adalah rumah DP nol rupiah. Program itu digaungkan sebagai hunian untuk warga Ibu Kota.

Kala itu menyandang jabatan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga menyebut rumah dengan DP 0 rupiah berbentuk rumah susun. Dalam acara Blak-blakan yang ditayangkan detikcom pada Kamis, 5 April 2017, Sandiaga berharap warga Jakarta tidak lagi menyewa hunian, tetapi memilikinya sendiri dengan program itu.

"Dari yang semula hanya bisa ngontrak jadi bisa memiliki," kata Sandiaga dalam acara itu.

"Jadi fokus kita di hunian vertikal (rumah susun) di tanah-tanah Pemprov. Itu yang kita arahkan, terutama di lima wilayah. Fokusnya di tanah Pemprov yang selama ini tidak terutilisasi (menganggur)," imbuhnya.

Lantas pada 12 Juli 2017, Sandiaga mengatakan program itu ditujukan bagi warga Ibu Kota berpenghasilan Rp 7-10 juta. Beberapa hari setelahnya, yaitu 15 Juli 2017, Anies turut menegaskan program itu bukan sekadar kampanye.

"Anda baca di Jakarta Maju Bersama, jangan sekadar gunakan statement saja. Tetapi rujuk dokumen tertulis, di situ ada (skema penghasilan). Ini bukan masa kampanye, kami akan langsung laksanakan," ujar Anies saat itu.

Anies menegaskan program DP nol rupiah bukan isapan jempol. Dia mengklaim banyak perusahaan properti yang berminat menyelenggarakan progamnya.

"Di kampanye kritiknya sangat luar biasa, seakan-akan nggak mungkin dilakukan. Tapi nyatanya, sekarang berbagai perusahaan-perusahaan private properties sudah selenggarakan DP nol rupiah. Jadi DP nol rupiah ini memungkinkan bisa dijalankan, dan sudah terbukti dijalankan di berbagai negara. Jakarta kita lakukan hal sama," paparnya.

Setahun setelahnya atau pada 18 Januari 2018, Anies meletakkan batu pertama (groundbreaking) pembangunan hunian di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Rencananya, pendaftaran pembelian rumah berkonsep vertikal itu dimulai pada April 2018 saat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) program rumah DP nol rupiah terbentuk.

Warga melihat unit contoh di Tower Samawa DP 0 di Pondok Kelapa, Jakarta, Rabu (26/8/2020). Menurut PD Sarana Jaya Data PPJB pertanggal 25 Agustus 2020 terdapat 365 penghuni. Jumlah unit di tower ini 780.Unit contoh di Tower Samawa DP 0 di Pondok Kelapa, Jakarta, yang diabadikan pada Rabu, 26 Agustus 2020 (Agung Pambudhy/detikcom)

"Saat ini kami lunasi janji, kami menyebutnya bukan program, tapi janji. Janji harus dilunasi. Kalau program tidak dilaksanakan, bisa pakai kata 'mohon maaf programnya terkendala karena A, B, C'," kata Anies dalam sambutannya di lokasi pembangunan, Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu (18/1/2018).

Hari berganti, bulan April pun tiba. Namun rumah DP nol rupiah di Pondok Kelapa gagal dirilis 3 bulan pasca-groundbreaking. Alasannya, Peraturan Gubernur (Pergub) untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) program DP nol rupiah masih disusun dan skema pembiayaannya masih butuh finalisasi.

Setelahnya, Sandiaga menjanjikan warga bisa mendaftar pada akhir Agustus 2018, menyusul pembiayaan program tersebut baru rampung awal Agustus 2018. Namun nyatanya pada saat itu warga masih harus menunggu untuk bisa memesan rumah DP nol rupiah karena skema pembiayaan masih menjadi ganjalan. Meski demikian, PD Pembangunan Sarana Jaya tampak sudah mulai melakukan pembangunan hunian vertikal dengan target 7 tower itu.

Lantas pada 12 Oktober 2018, menjelang setahun kepemimpinan, Anies meluncurkan program rumah DP nol rupiah di Klapa Village. Peluncuran itu sekaligus mengganti nama program rumah DP nol rupiah menjadi 'Samawa'. Anies pun menyebut hunian tersebut sebagai janji kampanye yang sudah ditunaikan.

"Saya gariskan, semua yang jadi rencana program menjadi janji, kita akan tunaikan satu per satu. Hari ini janji DP nol rupiah kita tunaikan dan insyaallah ini jadi awal bagi tuntasnya masalah perumahan di Jakarta," kata Anies seusai peluncuran rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat (12/10/2018).

Nantinya, Pemprov DKI akan memfasilitasi pembayaran DP atau uang muka maksimal 20 persen dari harga unit, dengan alokasi dana berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Cicilan rumah DP nol rupiah menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah pusat.

Cicilan yang akan dikenakan kepada pembeli berkisar Rp 2 juta per bulan dengan tenor 15 dan 20 tahun. Untuk jangka waktu 20 tahun estimasi penghasilan sekitar Rp 5,7 juta, sedangkan tenor 15 tahun estimasi penghasilan hampir Rp 7 juta.

Warga yang bisa memiliki hunian ini adalah warga ber-KTP DKI yang telah tinggal di Jakarta minimal 5 tahun dengan penghasilan Rp 4-7 juta per bulan. Selain itu, orang tersebut belum pernah punya rumah dan tidak boleh dipindahtangankan.

Simak video 'Dirut Sarana Jaya Tersangka: Dicopot Anies dan Penampakan Lahannya':

[Gambas:Video 20detik]



Namun ternyata ada masalah yang ditemukan BPK. Apa masalahnya?

Selanjutnya
Halaman
1 2 3