Kasus Mafia Tanah, BPN: PT P Pemilik Sah Lahan 9.000 M2 di Jakbar

Yogi Ernes - detikNews
Selasa, 09 Mar 2021 05:13 WIB
Polda Metro Jaya mengklarifikasi terkait tudingan adanya salah satu subdirektorat yang membekingi mafia tanah. Polda Metro Jaya menegaskan menyidik perkara itu secara profesional.
Foto: Polda Metro Jaya/Kementerian ATR jelaskan penanganan kasus sengketa lahan di Jakbar. (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Sebidang lahan di Kembangan, Jakarta Barat menjadi sengketa antara PT P dengan tersangka D yang mengaku sebagai ahli waris. Kementerian Agraria dan Ruang Tanah/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengatakan bahwa pemilik sah atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) lahan tersebut adalah PT P.

Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Firdaus menjelaskan kasus ini bermula ketika Kakanwil BPN Jakarta Barat mengeluarkan SK Pembatalan terhadap 2 objek tanah di Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Namun, belakangan diketahui bahwa pembatalan SHGB itu cacat administrasi.

"Kemudian terhadap pembatalan tersebut karena ada cacat administrasi, pemilik mengajukan keberatan kepada kementerian, direspon oleh kementerian dengan ditindaklanjuti dengan prosedur yang diatur saat itu--yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus," kata Firdaus dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (8/3/2021).

Firdaus kemudian menjelaskan awal mula sengketa tanah tersebut. Dia menyebut kasus itu bermula pada tahun 2002 saat ada gugatan perdata yang dilakukan ahli waris inisial L kepada pemilik hak guna bangunan (HGB) yaitu pasangan suami istri inisial HT dan JW. Gugatan tersebut dimenangkan oleh ahli waris L. Kasus ini dinyatakan inkrah pada tahun 2006.

"Inkrah di tahun 2006, objeknya dua HGB tadi yang total luasnya 9.000 yang terbit 2 HGB ini tahun 1988 melalui proses konversi dari tanah adat milik Jakarta disebut girik. Dalam perkara nomor 1 si ahli waris L menang. Tapi, proses untuk mengajukan pembatalan di tahun 2020. Di sela-sela putusan perkara nomor 1 yang sudah inkrah ini ada sita jaminan yang diletakkan terhadap dua sertifikat tersebut yaitu pada tahun 2002," terang Firdaus.

Ahli waris HT dan JW kemudian kembali menggugat secara perdata atas tanah tersebut. Dalam kasus kedua ini gugatan dari HT dan JW dimenangkan oleh pengadilan.

"Di perkara kedua inkrah juga dikabulkan gugatan dari penggugat yaitu ahli waris HT dan JW. Kesepakatannya salah satunya gugatan dari penggugat adalah pembagian dibagi 7/11 bagian," ungkap Firdaus.

Usai kedua sengketa perkara itu, Firdaus mengatakan muncul perkara perdata nomor tiga yang melibatkan pria inisial SF. Pria inisial SF ini sebelumnya telah melakukan transaksi terkait tanah tersebut pada tahun 2001 di luar jalur BPN.

Dalam perkara ketiga ini, SF melakukan perlawanan terhadap dua gugatan sebelumnya yang telah dimenangkan oleh HT dan JW.

"Perkara ini adalah perkara perlawanan. Dari tuan SF kepada sita perkara di perkara pertama dan kedua. Tergugatnya satu ahli waris L dan nyonya JW dan tuan HT serta kantor pertanahan kantor administrasi Jakbar," ungkap Firdaus.

"Berproseslah perkara ketiga ini. Gugatan perlawanan dari SF dikabulkan. Dia dianggap sebagai pemilik dari dua HGB dengan pertimbangan hukum dari majelis hakim," sambungnya.

Namun dari tiga perkara itu diketahui telah diikuti proses di luar administrasi BPN dengan adanya perjanjian perdamaian. Perdamaian itu bermuara pada SF sebagai pemilik dari dua HGB yang diperebutkan tersebut.

"Perdamaian itu tertuang dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakbar tahun 2011 tanggal 29 September. Penetpan tersebut mengatakan mengangkat sita jaminan di perkara satu dan sita penyesuaian di perkara dua sehingga oleh kantor pertanahan kemudian diangkat, dicatat jadi bersih," ungkap Firdaus.

Usai kasus tersebut dinyatakan selesai sengketanya, terjadi beberapa mutasi atau pengalihan data hingga pemilik HGB terakhir itu adalah PT P berdasarkan akta jual beli yang dibuat PPAT Jakarta Barat.

Singkat cerita, hasil penelusuran diketahui ada ketidaklengkapan data terkait SK Kakanwil. Dalam SK Kanwil itu tertuang seolah-olah ahli waris sebagai pemilik resmi dari tanah tersebut.

Pihak kementerian pun kemudian melakukan eksaminasi dan evaluasi. Pada September 2020 Kementerian ATR/BPN mengeluarkan SK untuk membatalkan SK Kakanwil tersebut.

"Berdasarkan hal tersebut maka kementerian mengeluarkan SK pembatalan di bulan September tahun 2020. Ini untuk membatalkan SK Kakanwil yang bulan Juni 2020 tadi. Jadi SK Kakanwil dibatalkan oleh menteri. Dasarnya adalah salah satunya dari peraturan menteri agraria tahun 2016. Jadi SK tersebut sekaligus mendudukkan administrasi pertanahan sehingga itu benar yaitu membatalkan SK Kakanwil sehingga tidak berlaku mengembalikan kepada keadaan sebelum adanya SK Kakanwil. Status tanah nya itu dikembalikan kepada PT P," pungkas Firdaus.

Sebelumnya Polda Metro Jaya dituding membekingi mafia tanah dalam kasus sengketa lahan di Kembangan, Jakarta Barat. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan tersangka D karena diduga menguasai lahan tanpa hak.

Simak juga 'Mafia Rumah Senilai Rp 180 M, Polisi Tingkatkan Status Penyidikan':

[Gambas:Video 20detik]



(ygs/mea)