Round-Up

Din Vs Ngabalin soal Saran Jokowi Pecat Moeldoko

Tim detikcom - detikNews
Senin, 08 Mar 2021 20:31 WIB
Din Syamsudin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah
Din Syamsuddin (Usman Hadi/detikcom)

"Itu (urusan) pribadi, kan yang diangkat Moeldoko bukan kepala kantor staf presiden, masa sih dia punya latar belakang militer sama seperti AHY, kemudian dia bermetamorfosis dengan dunia politik masuk sana-masuk sini, siapa sih yang urus, ya dia orang dong," ujarnya.

Ngabalin menekankan urusan setiap orang untuk bersikap itu diatur dalam undang-undang. Dia menyarankan Din tidak terlalu mengurusi hal itu.

"Ada tiga hal, tolong dikabarkan ke Pak Din, kita sadar bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan atas hak setiap individu dalam berpendapat, bersikap, dan menentukan hak politiknya kenapa harus pertanyaan itu muncul. Coba libat UU turunannya No 9 tahun 98 tata cara orang dalam bersikap mengemukakan pendapat. Apakah urusan yang terkait dengan orang datang menanyakan, meminta Pak Moeldoko, beraudiens, kemudian berencana KLB, kemudian meminta Pak Moeldoko menjadi ketum. Apakah itu bukan hak pribadi beliau?" ucapnya.

"Jadi saya kira baca dulu deh UU yang banyak, baca dan pahami nggak usah grasak-grusuk komentar-komentar yang bisa menyesatkan orang banyak, urus saja Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu, atau kalau nggak bantu sana Demokrat supaya menyelesaikan urusan internalnya, nggak usah suruh-suruh presiden pecat-pecat orang," lanjut Ngabalin.

Halaman

(rdp/rdp)