Round-Up

Prediksi Kubu Bambang Trihatmodjo soal Gugatan vs Sri Mulyani Terbukti

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 06 Mar 2021 06:52 WIB
Bambang Trihatmodjo Putra ketiga mantan Presiden RI HM. Soeharto dan Siti Hartinah. File/detikFoto.
Bambang Trihatmodjo (Foto: detikcom)
Jakarta -

Gugatan Bambang Trihatmodjo terkait pencekalan ke luar negeri dinyatakan tak diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Tim kuasa hukum Bambang Trihatmodjo sudah memprediksi putusan tersebut.

Putusan itu dibacakan dalam sidang virtual pada Kamis (4/3). Duduk sebagai ketua majelis Dyah Widiastuti dengan anggota Indah Mayasari dan Elfiany. Tim hukum Bambang diketuai oleh mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas.

"Amar putusan. Menyadili. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard)," demikian amar putusan PTUN Jakarta yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Jumat (5/3/2021).

"Menghukum Penggugat (Bambang-red) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 429.000," ujar majelis.

Tim kuasa hukum Bambang Trihatmodjo lantas menanggapi putusan tersebut. Tim hukum Bambang mengaku sudah memprediksi putusan itu.

"Hakim memutus NO, bukan menang salah satu pihak karena terkait prosedur. Keputusan Menteri Keuangan tidak diperpanjang oleh tergugat sejak 10 Desember 2020," kata Prisma Wardhana Sasmita, Jumat (5/3/2021).

Karena Menkeu tidak memperpanjang pencekalan Bambang, objek sengketa menjadi tidak ada. Alhasil, PTUN menyatakan tidak menerima gugatan itu.

"Saya sudah prediksi. Tapi dengan fakta objek gugatan habis masa berlakunya tanggal 10 Desember 2020 dan hingga proses berjalan sampai putusan tidak diperpanjang oleh tergugat, keputusan Menteri Keuangan a quo tersebut," ujar Prisma.

"Saksi ahli mereka pun mengatakan bahwa dengan tidak diperpanjang sejak 10 Desember 2020 dikatakan objek tidak berlaku, tidak sah dan mengikat. Mungkin juga salah satu alasan NO adalah karena objek gugatan a quo sudah tidak berlaku pada saat putusan PTUN," sambung Prisma.

Seperti diketahui, kasus bermula saat digelar SEA Games di Jakarta pada 1997. Bambang menjadi Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) SEA Games 1997. Teknis pelaksanaannya dilakukan oleh PT Tata Insani Mukti.

Simak video 'Mayangsari Bicara Soal Utang Bambang Trihatmodjo':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2