Round-Up

Senayan Menyambut saat Mahfud Ingin RUU KUHP Segera Disahkan

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 06 Mar 2021 06:20 WIB
Ilustrasi Fokus RUU KUHP
Ilustrasi RUU KUHP (Foto: Andhika Akbarayansyah/detikcom)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md ingin agar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU KUHP segera disahkan. Senayan pun menyambut keinginan Mahfud itu.

Keinginan Mahfud itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam sebuah diskusi publik RUU KUHP dan UU ITE pada Kamis (4/3) lalu. Mahfud meminta pengesahan RUU KUHP dipercepat.

"Soal salah, nanti bisa diperbaiki lagi melalui legislative review maupun judicial review. Yang penting ini formatnya yang sekarang sudah bagus, soal beberapa materinya tidak cocok bisa diperbaiki sambil berjalan. Maka menurut saya, kita harus mempercepat ini sehingga melangkah lebih maju lagi untuk memperbaiki," ujar Mahfud.

Bagi Mahfud KUHP harus mengikuti perkembangan zaman saat ini. Sebab, KUHP yang digunakan saat ini adalah peninggalan kolonial Belanda.

"Ketika terjadi proklamasi berarti terjadi perubahan masyarakat kolonial menjadi masyarakat merdeka. Masyarakat jajahan menjadi masyarakat yang tidak terjajah lagi. Nah makanya hukumnya harus berubah seharusnya," katanya.

Apalagi, kata Mahfud, rencana untuk melakukan perubahan KUHP sudah berlangsung selama 60 tahun. Namun, hingga saat ini belum juga terealisasi.

"Saya mencatat beberapa menyebabkan ketidakberhasilan itu. Pertama memang membuat sebuah hukum, yang sifatnya kondifikasi dan unifikatif itu tidak mudah di dalam masyarakat Indonesia yang begitu plural. Jadi kita harus melakukan agregasi untuk mencapai kesepakatan kesepakatan atau resultante," ujarnya.

Mahfud berharap RUU KUHP yang pengesahannya sempat ditunda pada tahun 2019 lalu pun segera disahkan tahun ini. Dia mengaku menjadi salah satu yang mendukung segera disahkannya RUU KUHP.

"Mari kita buat resultante baru. Kesepakatan baru. ini sudah tinggal sedikit tinggal sedikit lagi. Agar misalnya tahun ini, KUHP kita yang baru sudah disahkan. Saya, pada waktu itu menjelang pembentukan kabinet baru yang rame penolakan terhadap beberapa UU itu. Saya termasuk yang mendukung agar itu segera disahkan," kata Mahfud.

Senayan menyambut baik keinginan Mahfud itu. Simak di halaman berikutnya.

Keinginan Mahfud itu pun direspons Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Politikus Golkar itu meminta Komisi III DPR mengatur rapat dengan Menkum HAM Yasonna Laoly untuk membahas kelanjutan RUU KUHP.

"Iya Menkum HAM untuk bisa melakukan rapat dengan Komisi III," kata Azis, kepada wartawan, Jumat (5/3/2021).

"Karena waktu saya menjadi pimpinan Komisi III, RUU KUHP tersebut sudah pengesahan tingkat pertama," sambungnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mendukung keinginan Mahfud agar RUU KUHP segera disahkan. Herman menilai KUHP sebagai induk hukum pidana juga butuh diperbarui seiring dengan perkembangan zaman.

"Komisi III menyambut baik keinginan pemerintah terkait RUU KUHP. Niat itu sejalan dengan semangat Komisi III yang terus mendorong pemerintah sebagai pengusul RUU KUHP untuk segera melakukan pembahasan lebih lanjut," kata Herman dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (5/3/2021).

"KUHP sebagai induk hukum pidana tentunya menjadi penting dalam menjawab dinamika tindak pidana yang terus mengalami pembaharuan seiring dengan perkembangan zaman," lanjut Herman.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai, pengesahan RUU KUHP akan menjadi sejarah bagi Indonesia. Namun, dia menekankan pentingnya sosialisasi RUU KUHP agar tidak lagi terjadi disinformasi di masyarakat seperti sebelumnya.

"Bila akhirnya revisi KUHP terwujud, ini akan menjadi penanda sejarah bagi Indonesia untuk tidak lagi menggunakan hukum yang diadopsi dari Belanda," ucapnya.

(mae/man)