Eks Pejabat Kemenkes Didakwa Korupsi Rp 14 M di Kasus Alkes RS Unair

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 04 Mar 2021 14:21 WIB
Sidang kasus korupsi alkes RS Unair (Zunita-detikcom)
Sidang kasus korupsi alkes RS Unair (Zunita/detikcom)

Singkat cerita anggaran Rp 40 miliar itu tidak lagi dibintangi karena surat anggaran itu sudah ditandatangani Fendy. Jaksa juga menyebut anggaran pengadaan alat kesehatan RS Unair dikuasai oleh M Nazarudin.

Setelah anggaran disetujui, Permai Group mengikuti proses lelang. Selama proses lelang berlangsung, Minarsih disebut jaksa ikut mencampuri urusan lelang dengan memerintahkan stafnya Sulistyo Nugroho membantu panitia menyusun jenis alat dan sertifikasi HPS dalam pengadaan alkes RS Unair.

"Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf b, c, e, dan g Keppres 80 Tahun 2003 yang menyatakan pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika pengadaan," kata jaksa.

Kemudian, Juli 2010 BPPSDM mendapat tambahan anggaran untuk pengadaan alkes ini senilai Rp 70 miliar. Penambahan anggaran ini disebut jaksa atas upaya Minarsi melobi anggota Badan Anggaran DPR.

Adapun pengadaan alat kesehatan dan laboratorium RS Unair terbagi menjadi dua tahap. Dalam tahap pertama, ditentukan pemenang proyek ini adalah Permai Group. Ada empat perusahaan yang memasukkan penawaran, semua perusahaan ini tergabung dalam Permai Group yang dipinjam benderanya.

"Bahwa perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut semuanya tergabung dalam afiliasi Permai Group. Adapun PT Buana Ramosari Gemilang merupakan perusahaan milik Bantu Marpaung yang dipinjam bendera dengan membayar fee sebesar Rp 154 juta," kata jaksa.

Jaksa menuturkan, setelah proyek ini berjalan, hingga batas waktu yang ditentukan masih ada alat kesehatan yang belum diserahkan. Namun, meskipun alatnya belum diserahkan semua, perusahaan sudah mendapat pembayaran 100 persen senilai Rp 34.770.624.110.

Hal itu juga terjadi pada tahap dua pengadaan alkes pada Desember 2010. Pembayaran sudah dilakukan 100 persen ke Permai Group namun alat kesehatan belum diserahkan semuanya.

"Bahwa hingga batas waktu penyelesaian pekerjaan (kontrak) berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, ternyata terdapat sejumlah alat kesehatan yang terlambat diserahkan karena baru dikirim pada Januari 2011. Meskipun pekerjaan belum selesai, pihak BPPPSDM Kesehatan telah melakukan pembayaran 100 persen kepada PT Marell Mandiri (setelah dipotong pajak) total sebesar Rp 44.018.469.970. Pembayaran ditransfer ke rekening Bank BRI atas nama PT Marell Mandiri yang dananya dikuasai oleh Permai Group," jelas jaksa.

Atas dasar itu, Bambang dan Minarsih didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


(zap/haf)