PT Ambon Sunat Vonis Pembobol Miliaran Rupiah Bank BUMN

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 04 Mar 2021 11:56 WIB
Palu Hakim. Ari Saputra. Ilustrasi
Ilustrasi palu hakim (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pengadilan Tinggi (PT) Ambon menyunat hukuman pembobol miliaran rupiah salah satu bank BUMN di Ambon, Tata Ibrahim (53), yaitu dari 13,5 tahun penjara menjadi 12 tahun penjara. Apa alasannya?

Hal itu tertuang dalam putusan PT Ambon yang dikutip detikcom, Senin (4/3/2021). Di kasus ini, Tata adalah pemimpin kantor cabang pembantu (KCP) Sombaopu.

Tata melakukan serangkaian perbuatan dengan teman kantornya Farrahdhiba Jusuf dan lainnya. Pembobolan dilakukan berkali-kali sehingga mencapai belasan miliar rupiah.

Belakangan, pihak bank mencurigai transaksi aneh di Ambon dan langsung menyidik. Komplotan ini akhirnya diringkus dan diproses ke pengadilan.

Pada 5 Januari 2021, PN Ambon menyatakan Tata bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara berlanjut. Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Duduk sebagai ketua majelis Pasti Tarigan dengan anggota majelis Herly Liliantono dan Jeffry Yefta Sinaga. Ketiganya juga menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 11,7 miliar paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang diperhitungkan dari uang yang disita dari saksi dan dirampas untuk negara.

Atas hal itu, Tata mengajukan banding dan dikabulkan. Hasilnya, amar putusan berkurang.

"Menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 tahun, dan pidana denda sebesar Rp 500 juta, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," ucap majelis yang diketuai Eddy Parulian Siregar dengan anggota majelis Aswardi Idris dan M Djundan.

Untuk uang pengganti juga diturunkan menjadi Rp 8,139 miliar. Uang itu wajib dibayarkan paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang diperhitungkan dari uang yang disita.

"Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana disebutkan di atas, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut; dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan," terang majelis.

Simak juga 'KPK Bakal Bongkar Dugaan Suap Puluhan Miliar di Ditjen Pajak':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2