Kecam Hoax soal Vaksinasi Lansia, PKS Dorong Pemerintah Selidiki Penyebarnya

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Rabu, 03 Mar 2021 18:28 WIB
Wakil Ketua F-PKS DPR Netty Prasetiyani Heryawan
Netty Prasetiyani (Dok. detikcom)
Jakarta -

Para lansia yang hendak divaksinasi COVID-19 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta di Jalan Hang Jebat Raya, Jakarta sempat mengantre panjang. PKS mengecam adanya kekacauan informasi terkait vaksinasi Corona.

"Adanya pesan hoax berupa broadcast via WA adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan harus dikecam. Hal ini dapat membingungkan masyarakat, terutama para lansia, karena adanya kekacauan informasi seputar vaksinasi," kata Ketua DPP PKS Netty Prasetiyani kepada wartawan, Rabu (3/3/2021).

Netty meminta pemerintah mengambil sikap tegas. Anggota Komisi IX DPR RI itu meminta pemerintah menyelidiki pelaku di balik penyebaran hoax perihal vaksinasi lansia tersebut.

"Saya berharap pemerintah dapat segera mengambil sikap yang tegas dengan menyelidiki siapa pelaku di balik penyebaran pesan fiktif tersebut," ujarnya.

Netty juga menilai kejadian antrean lansia itu menandakan adanya sosialisasi vaksinasi COVID-19 yang belum efektif. Ia pun berharap pemerintah melibatkan masyarakat dalam untuk menyukseskan sosialisasi vaksinasi Corona.

"Pemerintah melalui dinas kesehatan, puskesmas, serta fasilitas layanan kesehatan harus bekerja optimal dan menjadi aktor untuk mengedukasi masyarakat soal vaksin COVID-19. Pemerintah juga dapat menggandeng organisasi masyarakat lainnya agar sosialisasi berjalan efektif," ucapnya.

Secara terpisah, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, menyoroti adanya pesan hoax terkait vaksinasi lansia sangat merugikan. Ia mendorong pemerintah menelusuri siapa penyebar informasi tersebut.

"Itu yang disebut hoax. Berita palsu yang merugikan bahkan membahayakan orang lain. Yang seperti itu yang semestinya ditindak oleh petugas. Perlu ditelusuri siapa yang pertama membuat dan menyebarkan," ujar Ketua DPP PKS itu.

"Perlu dipilah antara orang yang hanya ikut ikutan nyebar dan pembuatnya. Pembuatnya itu yang perlu dibina," sambungnya.

Sukamta juga menyebut hoax masih menjadi PR besar pemerintah. Ia menilai seharusnya ada pembinaan dari agar masyarakat tidak mudah termakan hoax.

"PR pemerintah soal hoax ini besar. Mestinya bukan hanya memvonis ini hoax atau tidak, atau menangkap dan mengadili, tetapi lakukan pembinaan agar masyarakat tidak mudah termakan hoax," tuturnya.

Simak penjelasan Kemenkes soal antrean vaksinasi lansia tersebut di halaman selanjutnya.

Simak Video: Heboh Antrean Vaksinasi Corona Lansia Gegara Broadcast Hoax di WA

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2