Jaksa Keberatan 2 Saksi Meringankan Kubu Syahganda: Tak Ada di BAP

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Rabu, 03 Mar 2021 17:19 WIB
Sidang Syahganda Nainggolan (Luqman-detikcom)
Foto: Sidang Syahganda Nainggolan (Luqman-detikcom)
Jakarta -

Jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan keberatan dengan dua orang saksi meringankan yang dihadirkan kubu Syahganda Nainggolan. Jaksa menyebut pihak Syahganda tidak mengajukan saksi meringankan saat penyidikan.

Hal itu disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Rabu (3/3/2021). Jaksa Arief Syafriyanto menyatakan terdakwa sudah diberi kesempatan mengajukan saksi yang meringankan dalam penyidikan namun tidak dimanfaatkan.

"Maka hak tersebut sudah diberikan secara lebar kepada penyidik saat penyidikan. Namun, kesempatan itu pada saat itu tidak dimanfaatkan. Terbukti dalam berkas perkara tidak ada keterangan baik ahli maupun saksi yang menguntungkan itu dalam berita acara," ujar Arief.

Dalam lanjutan sidang pemeriksaan saksi, penasihat hukum Syahganda menghadirkan saksi fakta, Abdul Hakim, dan ahli hukum pidana, Supardi. Jaksa keberatan dengan saksi yang dihadirkan penasihat hukum.

"Kami selaku jaksa penuntut umum berpendapat saksi maupun ahli yang dihadirkan persidangan oleh penasihat hukum bukan sebagai ahli atau saksi dan hanya untuk didengar saja oleh majelis hakim," ujar Arief.

"Sikap kami jaksa penuntut umum tidak akan menanyakan mengingat tidak dapat divalidasi. Hanya untuk didengar saja, majelis hakim, sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 160 ayat 1C KUHAP," lanjutnya.

Hakim ketua Ramon Wahyudi menampung keberatan yang diajukan jaksa. Namun, hakim tetap memberi kesempatan penasihat hukum untuk menghadirkan saksi.

"Kami hargai pendapat JPU. Namun itukan pada penyidikan, karena kita tingkatannya sudah lain, sudah persidangan. Kalau JPU merasa saksi ini bagaimana atau seperti apa silakan," ujar Ramon.

Dalam perkara ini, Syahganda duduk sebagai terdakwa. Dia hadir secara virtual dari Rutan Bareskrim Polri. Kali ini, jaksa menghadirkan saksi ahli hukum administrasi negara, Ima Mayasari, sementara penasihat hukum menghadirkan saksi fakta, Abdul Hakim, dan ahli hukum pidana, Supardi.

Syahganda didakwa menyebarkan berita bohong terkait kasus penghasutan demo menolak omnibus law yang berujung ricuh di Jakarta. Syahganda didakwa melanggar Pasal 14 ayat 1 Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

"Dakwaan pertama, Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; atau kedua, Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; atau ketiga, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana," kata pejabat humas PN Depok, Nanang Herjunanto, saat dikonfirmasi, Senin (21/12/2020).

Dalam pasal ini, Syahganda terancam pidana penjara 10 tahun penjara. Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan 9 tersangka penghasutan. Dari 9 tersangka itu, beberapa di antaranya Ketua KAMI Medan Khairi Amri (KA) serta petinggi KAMI, Syahganda Nainggolan (SN), Jumhur Hidayat (JH), dan Anton Permana (AP).

Lihat juga Video: Jadi Tersangka, Syahganda Nainggolan dkk Langsung Ditahan

[Gambas:Video 20detik]



(haf/haf)