Eks Dirjen Cerita Ucapan Staf Edhy soal Dicopot Usai Tolak Izin Ekspor Benur

Zunita Putri - detikNews
Rabu, 03 Mar 2021 14:16 WIB
Suasana sidang penyuap Edhy Prabowo terkait kasus ekspor benur (Zunita/detikcom)
Suasana sidang penyuap Edhy Prabowo terkait kasus ekspor benur. (Zunita/detikcom)
Jakarta -

Mantan Dirjen Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), M Zulficar Muchtar, mengaku pernah ditelepon Edhy Prabowo terkait izin ekspor benih lobster atau benur. Zulficar juga mengaku staf khusus Edhy Prabowo pernah mengatakan dirinya akan dicopot Edhy usai menolak teken izin ekspor benur.

Awalnya, Zulficar menyampaikan keluhannya terkait adanya kejanggalan tata kelola dalam pemberian izin ekspor. Zulficar mengungkapkan ada dua perusahaan yang melompati proses izin ekspor benur di KKP.

Padahal, dua perusahaan ini belum mendapat tanda tangan dari Zulficar selaku Dirjen Tangkap KKP. Menurut Zulficar, sebelum izin ekspor terbit, itu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu ada calon eksportir dan surat sukses budi daya, kemitraan. Tapi, dua perusahaan ini belum memiliki itu.

"(Yang tidak ada) surat telah melakukan budidaya, surat penetapan waktu pengeluaran, jadi langsung lompat ke ekspor, yang dua perusahaan tanpa sepengetahuan saya," kata Zulficar saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (3/3/2021).

Kemudian, sekitar 9 Juli 2020, Zulficar mengaku diinformasikan ada lima perusahaan lagi yang dikabarkan sudah siap ekspor. Namun lima perusahaan ini baru menjalani usaha budidaya 2 bulan, sehingga dia tidak menandatangani izin untuk lima perusahaan itu.

"Diperiksa administrasinya, tapi saya nggak yakin karena baru 1 sampai 2 bulan berjalan, minta izin (ekspor) tapi dibilang udah sukses restocking, budidaya, tapi saya nggak yakin. Budidaya nggak seperti ini, tapi dari dirjen dan direkturnya ada segmentasi dalam budi daya, tapi menurut saya nggak valid," jelasnya.

Atas dasar itu, Zulficar mengaku tidak menandatangani izin ekspor terhadap lima perusahaan tersebut. Namun, pada akhirnya dia menandatangani izin itu karena diperintah Edhy Prabowo, yang merupakan Menteri KP saat itu.

"Saat diminta untuk tanda tangan pada 9 Juli, saya tolak, dan nggak ada tanda tangan kalau bertentangan dengan Dirjen Budidaya, oke sudah lolos. Lalu, Andreau (Stafsus Edhy, Andreau Misanta Pribadi) lapor ke menteri. Jadi akhirnya Pak Andreau menyampaikan, 'Pak Ficar akan segera dicopot dari Pak Menteri'," kata Zulficar meniru ucapan Andreau.

Simak video 'Edhy Prabowo Bantah KPK Soal Manfaatkan Kunjungan Online':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2