Muhadjir ke Warga Jeneponto: Tak Boleh Lari ke Hutan Ketika Mau Di-tracing

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Rabu, 03 Mar 2021 13:03 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy di Jeneponto
Menko PMK Muhadjir Effendy di Jeneponto (Foto: dok. Humas Kemenko PMK)
Jakarta - Menko PMK Muhadjir Effendy menerima laporan banyak masyarakat desa di Jeneponto yang enggan melakukan rapid test antigen untuk kepentingan tracing kasus COVID-19. Muhadjir meminta warga yang akan dites tidak melarikan diri.

"Tidak boleh ketika mau di-tracing lari, lari ke hutan. Nggak boleh. Itu (tracing) untuk memastikan dia sehat," kata Muhadjir saat berkunjung Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, seperti dalam keterangan tertulis dari Humas Kemenko PMK, Rabu (3/3/2021).

"Mohon disosialisasikan kepada warga, kalau di-tracing, jangan lari. Nanti kalau lari ternyata dia bawa COVID, nanti COVID-nya ke mana-mana. Itu menyebabkan COVID-nya tidak teratasi," sambung Muhadjir.

Di lokasi tersebut, Muhadjir melakukan dialog dengan Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, aparat desa, kecamatan, dan keluarga dengan bayi yang mengalami gizi kurang. Selain itu, Muhadjir menyosialisasikan kepada masyarakat Desa Kalimporo terkait penerapan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro (PPKM mikro). Dia menjelaskan pendekatan mikroskopis bertujuan melakukan tracing atau menelusuri kasus.

Muhadjir juga meninjau pelaksanaan karantina keluarga pasien COVID-19. Muhadjir menyerahkan bantuan berupa logistik untuk mendukung kebutuhan keluarga yang melakukan karantina.

Keluarga Rentan Miskin dan Stunting

Selain ke Jenoponto, Muhadjir melakukan kunjungan kerja ke Bantaeng. Muhadjir sempat berdialog dengan kepala desa dan keluarga stunting di Balai Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, pada Selasa (2/3).

Dalam kesempatan itu, Muhadjir meminta pemerintah daerah memasukkan keluarga miskin yang memiliki ibu hamil dan anak stunting ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga dapat diusulkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Muhadjir meminta daerah melakukan evaluasi dan memperbarui data penerima bantuan sosial. Itu bisa dilakukan melalui musyawarah desa atau kelurahan untuk mengeluarkan penerima yang sudah mampu seperti PKH Graduasi yang sudah memiliki usaha secara mandiri.

"Kalau bisa, segera diadakan pendataan ulang penerima PKH. Syukur-syukur kalau kuotanya bisa ditambah. Tetapi kalau tidak bisa, sebaiknya dialihkan bagi mereka yang dianggap lebih tidak mampu," kata Muhadjir.

Menurut Muhadjir, terhadap masyarakat yang sudah mandiri dan tidak perlu dibantu PKH, bantuannya bisa dialihkan kepada keluarga rentan miskin dan keluarga stunting. Muhadjir mengatakan dimasukannya keluarga stunting menjadi prioritas penerima PKH akan membantu pemenuhan gizi bagi ibu dan anak.

"Bisa dialihkan kepada keluarga membutuhkan yang ada ibu hamil atau punya anak stunting, sehingga nanti (bantuannya) bisa digunakan untuk meningkatkan gizi anak," ujarnya.

Simak juga 'Tekan Kematian Kasus Corona Lewat Donor Plasma Konvalesen':

[Gambas:Video 20detik]



(knv/imk)