Round-Up

Penghargaan Antikorupsi Nurdin Abdullah Kini Dievaluasi

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 02 Mar 2021 20:39 WIB
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengenakan rompi KPK usai dilakukan pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021). Gubernur yang pernah mendapat penghargaan dari KPK tersebut kini justru menjadi tersangka dalam kasus korupsi.
Nurdin Abdullah (Rifkianto Nugroho/detikcom)

Salah satu dewan juri Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA), Zainal A Mochtar, menilai penghargaan antikorupsi untuk Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah harus dicabut. Sebab, penghargaan itu simbol untuk orang yang bersih dari korupsi.

"Sangat perlu untuk ditarik (penghargaan BHACA). Ya pencabutan, karena award itu simbol untuk sikap antikorupsi," kata Zainal kepada wartawan, Senin (29/2/2021).

Untuk diketahui, Zainal menjadi dewan juri BHACA pada 2017, saat Nurdin Abdullah memenangi penghargaan tersebut. Dia menjadi dewan juri bersama Paulung Agung Pambudhi, Endy M Bayuni, Bivitri Susanti, dan Betti Alisjahbana.

Sebelumnya, Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek di Sulsel. KPK dalam kasus ini telah menetapkan 3 tersangka.

Nurdin Abdullah (Gubernur Sulawesi Selatan) dan Edy Rahmat (Sekdis PUTR Provinsi Sulawesi Selatan) menjadi tersangka penerima suap, sementara Agung Sucipto (kontraktor) sebagai tersangka pemberi suap.

"AS selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2021 diduga menyerahkan uang sebesar Rp 2 miliar kepada NA (Nurdin Abdullah) melalui ER (Edy Rahmat)," sebut Ketua KPK, Firli.

Firli menyebut Nurdin Abdullah juga diduga menerima uang dari kontraktor lain pada tahun 2020 yaitu Rp 200 juta, Rp 1 miliar, dan Rp 2,2 miliar, sehingga total uang yang diduga diterima Nurdin Abdullah sekitar Rp 5,4 miliar. Namun Firli tidak merinci nama kontraktor lainnya itu.

Halaman

(man/man)