Gubernur Sumbar Akan Jalani Rekomendasi soal Penyimpangan Dana COVID

Jeka Kampai - detikNews
Selasa, 02 Mar 2021 18:13 WIB
Wali Kota Padang, Mahyeldi (Jeka-detikcom)
Gubernur Sumbar Mahyeldi (Jeka/detikcom)
Padang -

Dugaan penyimpangan dana penanganan COVID-19 di Sumatera Barat (Sumbar) sebesar Rp 150 miliar tengah diselidiki. Gubernur Sumbar Mahyeldi memastikan bakal menjalankan semua rekomendasi yang diberikan Pansus COVID-19 melalui DPRD Sumbar ataupun BPK-RI.

"Tentu saja akan kita tindak lanjuti apa yang sudah menjadi rekomendasi, baik oleh Pansus maupun BPK," kata Mahyeldi kepada wartawan, Selasa (2/3/2021).

Mantan Wali Kota Padang itu menyebut rekomendasi tentang pengembalian kerugian keuangan daerah sudah ditindaklanjuti. Namun belum diketahui nominal uang yang sudah dikembalikan.

"Nanti kita lihat, apakah sudah dikembalikan dan berapa jumlahnya. Tapi sepengetahuan kami, sebagian sudah dikembalikan," ujarnya.

Sementara berkaitan dengan sanksi kepada Kepala (Badan Pelaksana) BPBD Sumbar dan staf yang diduga terkait dengan penanganan COVID, Pemprov akan mengambil tindakan sesuai aturan.

"Sesuai aturan, dan sesuai rekomendasi BPK dan Pansus," kata Mahyeldi.

Pengembalian keuangan daerah yang mencapai Rp 4,9 miliar merupakan bagian dari rekomendasi BPK-RI. BPK menemukan adanya pemahalan harga pada pengadaan hand sanitizer. Hal serupa juga menjadi rekomendasi Pansus COVID-19.

Karut-marut pengelolaan keuangan dana penanganan COVID-19 di Sumbar mencuat setelah BPK-RI mengirim Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 28 Desember 2020. Ada dua LHP dari BPK. Pertama adalah LHP Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19. Kedua adalah LHP atas Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan tahun 2020 pada Pemprov Sumbar dan instansi terkait lainnya.

Dalam LHP Kepatuhan, BPK menyimpulkan beberapa hal, di antaranya ada indikasi pemahalan harga pengadaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) dan transaksi pembayaran kepada penyedia barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi terjadi penyalahgunaan.

Dalam laporannya, secara keseluruhan BPK mencatat ada temuan Rp 150 miliar dari total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 yang mencapai Rp 490 miliar. Dari jumlah tersebut, salah satunya Pansus mencurigai angka Rp 49 miliar untuk pengadaan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer.

DPRD Sumbar kemudian membentuk Pansus COVID-19 yang langsung bekerja menelusuri LHP tersebut sejak 17 Februari 2021. Bekerja dalam sepekan, Pansus kemudian mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang kemudian diakomodasi oleh DPRD secara kelembagaan.

"Kita berharap gubernur segera bisa menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh DPRD dan rekomendasi dari BPK, dalam waktu 60 hari sejak LHP BPK diterima," kata Ketua DPRD Sumbar Supardi saat penyampaian hasil Keputusan DPRD, Jumat (26/2).

Simak Video: Pansus COVID-19 Rekomendasikan Tindak Kepala BPBD Sumbar, Ada Apa?

[Gambas:Video 20detik]

(jbr/jbr)