Wagub DKI Harap Kementerian PUPR Segera Mulai Normalisasi Sungai

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 02 Mar 2021 16:00 WIB
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melakukan sidak di perkantoran dan pusat perbelanjaan Ibu Kota. Sidak dilakukan untuk pastikan aturan PPKM diterapkan.
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut pembebasan lahan untuk normalisasi sungai telah rampung sebagian. Dia berharap Kementerian PUPR segera memulai konstruksi pemasangan sheet pile tahun ini.

"Normalisasi sudah kita bebaskan (lahan) sebagian, mudah-mudahan tahun ini mulai dibangun sheet pile-nya oleh PUPR," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/3/2021).

Politikus Gerindra ini menjamin upaya penanganan banjir di Ibu Kota terus berjalan, dari pengerukan kali hingga pembelian pompa. Bahkan upaya ini terus ditingkatkan berkali-kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

"Naturalisasi, sumur resapan dalam proses, kemudian pengerukan kali, sungai, embung, waduk, situ, semua berproses, tidak berhenti, bahkan akan kami tambahkan 2 kali lipat. Kemudian program lain, RTH juga kita akan tambah," jelasnya.

"Jadi semua program-program, membeli pompa, kita akan lakukan tahun ini, ditambah lagi polder dan sebagainya, pembuatan waduk juga kita akan lakukan," sambungnya.

Lebih lanjut, Riza menerangkan, sejak 2019, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan sekitar Rp 5 triliun untuk pembebasan lahan. Sedangkan rata-rata setiap tahunnya, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebanyak Rp 2,5 triliun untuk penanggulangan banjir.

"Semua program kita lakukan secara proporsional, sesuai dengan anggaran yang ada," terangnya.

Sebelumnya, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta berupaya membebaskan lahan 5 sungai dan 4 waduk. Pembebasan lahan dimulai pada akhir 2020.

"Oh ya anggarannya insyaallah sudah dicukupi, ada lima sungai, Pesanggrahan, Ciliwung, Kali Sunter Kali Kramat, dan Kali Angke, insyaallah akan kita bebaskan," kata Kepala Dinas SDA DKI Jakarta yang waktu itu dijabat oleh Juaini Yusuf, di Waduk Ria Rio, Jalan Pulo Mas Utara, Jakarta Timur, Senin (21/9/2020).

Kemudian, pada Kamis (25/2/2021) kemarin, Dinas SDA DKI Jakarta melaporkan pembangunan sejumlah waduk masih terkendala pembebasan lahan. Seperti yang terjadi di Waduk Brigif dan Waduk Lebak Bulus.

"Pondok Ranggon tinggal sedikit lagi, cuma luasan berapanya saya lupa, cuma tinggal dikit lagi. Yang Waduk Brigif itu juga masih, ada beberapa lokasi di tengah-tengah peruntukannya itu masih belum dibebaskan. Yang Lebak Bulus memang baru sedikit yang kita bayar. Rencananya kita lanjutkan tahun sekarang," jelas Sekretaris SDA DKI Jakarta Dudi Gardesi.

Dudi mengatakan pihaknya masih menunggu anggaran 2021 turun terkait penyelesaian pembebasan lahan. Dia berharap tahun ini proses tersebut selesai.

"Administrasi (APBD 2021) kan baru disahkan, nunggu anggarannya turun. Kita berproses. Ini kan masih tahun anggaran baru nih, kita kan berproses. Untuk menuju proses itu, ini masih diproses. Diharapkan moga-moga, sebelum tanda tangan kontrak, selesai semua, sehingga seluruh pelaksanaan konstruksi bisa dilaksanakan," ungkapnya.

"Kalau semisal tanda tangan kontrak masih ada yang belum terbayar, intinya kontrak konstruksi pun bisa dilaksanakan, sudah terbebaskan dahulu. Jadi intinya tahun ini berproses dengan harapan bisa terbangunlah. Dimulainya pembangunan," lanjutnya

Sementara itu, Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia menuturkan, normalisasi dihadapkan pada masalah lahan. Sementara pembebasan lahan ini menjadi tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Harga lahan bukan menjadi persoalan dalam pembebasan lahan proyek penanggulangan banjir di Jakarta ini. Menurutnya, pembebasan lahan ini berkaitan anggaran yang belum teralokasi.

"Bukan (harga), sebetulnya masalahnya kan belum teralokasi untuk pengadaan lahan. Jadi kalau masalah harga kan tetap mengikuti acuan yang ada, mengikuti harga sesuai harga yang nantinya ada konsultan penaksir harga, namanya kita melakukan appraisal, ada konsultan appraisal yang akan menentukan harganya, ada ketentuannya gitu," ujarnya, Minggu (21/2).

Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengusahakan anggaran tersebut. Dia bilang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS Cilicis) sedang melakukan koordinasi terkait wilayah mana yang dibebaskan.

"Iya, dari Pemprov sudah mengusahakan sekarang, mereka sudah koordinasi BBWS Cilicis katanya ada nanti sudah mulai mereka usahakan. Makanya mereka sementara mengidentifikasi bersama-sama dengan BBWS Cilicis lahan-lahan yang nantinya akan dibebaskan. Mudah-mudahan dalam waktu cepat bisa tuntas," terangnya.

Lihat juga video 'Pakar Hidrodinamika Ini Larang Gubernur Anies Normalisasi Sungai':

[Gambas:Video 20detik] (idn/idn)