Santunan Korban COVID-19 Dihentikan, HNW: Bu Risma Jangan Berkilah

Faidah Umu Sofuroh - detikNews
Selasa, 02 Mar 2021 13:54 WIB
Hidayat Nur Wahid
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menyayangkan pernyataan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini yang menghentikan pemberian bantuan sosial kepada ahli waris korban meninggal dunia akibat COVID-19. Penghentian bansos tersebut, sebut Risma, karena tak adanya anggaran untuk program santunan korban COVID-19 di Kementerian Sosial.

Menurut HNW, pernyataan tersebut menunjukkan ketidakseriusan Kemensos dalam melaksanakan ketentuan perundangan soal pemberian bantuan bagi keluarga korban yang wafat akibat bencana. Ia juga mengkritisi Risma untuk tidak menjadikan Surat Edaran Dirjen PSKBS No. 427/3.2/BS.01.02/06/2020 yang dikatakan Risma maladiminstrasi sebagai alasan kuat keluarnya keputusannya tersebut.

HNW mengatakan jika permasalahannya hanya ketersediaan anggaran, UU No.2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara melalui Kementerian Keuangan memungkinkan pemerintah dalam hal ini Kemensos untuk mengubah alokasi anggaran baru.

Oleh karena itu, ia mendesak Risma untuk memperjuangkan alokasi penambahan anggaran kepada Menteri Keuangan. Sehingga memungkinkan realisasi ketentuan perundangan pemenuhan hak rakyat mendapatkan santunan untuk korban yang wafat akibat COVID-19.

"Pada tahun 2020 sebelum adanya pembatalan bantuan, memang banyak yang sudah mengajukan klaim, termasuk yang disampaikan langsung kepada saya saat reses. Dan saat keluarnya pembatalan oleh Mensos, mereka langsung menyampaikan aspirasi menolak. Bu Risma jangan berkilah dengan argumen maladministrasi, karena Surat Edaran yang dikeluarkan pada bulan Juni 2020 saat Mensosnya masih Juliari Batubara itu surat edaran yang sah, dan telah secara benar menjalankan perintah UU 24/2007 dan dalam Permensos 04/2015 tertulis jelas bahwa keluarga korban meninggal akibat bencana menerima santunan sebesar Rp 15 juta. Saya rasa tentu sudah dipersiapkan besaran anggaran untuk merealisasikannya," kata HNW dalam keterangannya, Selasa (2/3/2021).

Ia menegaskan soal perubahan dan penambahan anggaran di Kementerian, ada beberapa contoh yang patut dicermati antara lain, sepanjang 2021 Kementerian Keuangan telah meningkatkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga lima kali. Kenaikannya pun cukup tinggi dari awalnya diumumkan sebesar Rp 372 triliun kini telah mencapai Rp 699 triliun atau naik Rp 327 triliun.

Menurutnya, Risma seharusnya memperjuangkan anggaran tambahan atau realokasi untuk membiayai santunan korban COVID-19. Perlu diketahui, untuk melaksanakan program santunan, mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara sudah menyampaikan secara langsung dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR-RI pada 7 April 2020 dan semua sepakat diterima oleh semua pihak.

Sebagai tindak lanjutnya, pada Juni 2020 dikeluarkan SE PSKBS No. 427/3.2/BS.01.02/06/2020 yang meminta Dinas Sosial di daerah, untuk merekomendasikan nama-nama keluarga korban wafat akibat COVID-19 agar segera menerima hak santunan.

"Menurut saya, penerbitan Surat Edaran di tingkat Dirjen adalah hal lumrah di Kemensos dalam rangka mengumpulkan rekomendasi penerima bantuan dari dinas sosial di tingkat daerah. Sebagai Menteri, Bu Risma seharusnya sudah memahaminya," tambahnya.

Ia juga mengungkapkan praktik permintaan anggaran tambahan untuk membiayai program bagi rakyat terdampak COVID-19 juga sudah banyak dilakukan oleh Kemensos. Misalnya saja, anggaran Kementerian Sosial 2020 dinaikkan dari Rp 62,8 triliun hingga Rp 124,8 triliun, lalu di tahun 2021 dari pagu indikatif Rp 62 triliun menjadi Rp 92,8 triliun. Kenaikan anggaran tersebut pun diperuntukkan untuk program perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19.

Bila demikian, lanjutnya, maka penambahan anggaran untuk realisasikan bantuan bagi keluarga korban, sesuai dengan peraturan perundangan mestinya lebih mudah diadakan, karena yang dibutuhkan untuk bantuan hanya sebesar Rp 15 juta kepada setiap keluarga korban meninggal.

"Selama setahun hanya sekitar Rp 518 miliar, itu jumlah yang sangat sedikit dibanding dengan kenaikan anggaran untuk kementerian sosial maupun buat kenaikan anggaran program PEN," tuturnya.

Sekali lagi, lanjut HNW, semua permasalahannya terletak pada keseriusan Mensos dalam melaksanakan program sesuai dengan ketentuan perundangan, serta keberpihakannya terhadap pemenuhan hak keluarga korban untuk menerima santunan yang sudah dijamin oleh UU 24/2007.

Jika serius dan sungguh-sungguh, lanjutnya, tidak sulit mendapatkan realokasi untuk pemenuhan anggaran santunan yang hanya Rp 518 miliar. Sebab, keuangan negara saja bisa memberikan suntikan bantuan kepada asuransi Jiwasraya yang bermasalah karena korupsi, dengan anggaran yang sangat besar yaitu Rp 20 triliun.

"Bu Mensos saat ini mestinya maksimalkan usaha agar dapat melaksanakan ketentuan perundangan serta memenuhi kewajiban kepada rakyat. Jangan malah mudah berkilah dan kemudian menerbitkan surat edaran yang menganulir Surat Edaran sebelumnya, padahal surat yang dianulir itu justru melaksanakan Peraturan Menteri Sosial dan UU. Tentu sikap lepas tangan seperti itu tidak diharapkan rakyat, dan tidak sesuai dengan sumpah jabatan," tandasnya.

Saksikan juga 'Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta ke Keluarga Korban Corona':

[Gambas:Video 20detik]



(fhs/ega)