Tim Pengkaji UU ITE Undang Prita Mulyasari-Nikita Mirzani Hari Ini

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Selasa, 02 Mar 2021 12:49 WIB
Titik Jenuh UU ITE
Foto: detik
Jakarta -

Tim pengkaji Undang-Undang Infomasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kembali mengundang terlapor dan pelapor kasus ITE. Mereka yang diundang hari ini mulai dari Prita Mulyasari hingga Nikita Mirzani.

"Dari kalangan terlapor terkonfirmasi hadir secara virtual antara lain Muhammad Arsyad, Ravio Patra, Prita Mulyasari, Yahdi Basma, dan Teddy Sukardi. Sementara dari kalangan pelapor yang akan didengarkan keterangannya adalah Alvin Lie, Nikita Mirzani, Dewi Tanjung, dan Muannas Al Aidid," kata Ketua Tim Kajian UU ITE Sugeng Purnomo melalui keterangan tertulis, Selasa (2/3/2021).

Sugeng menuturkan pertemuan secara virtual bersama terlapor dan pelapor hari ini merupakan sesi kedua. Pada sesi pertama kemarin, Sugeng menyebut pasal yang paling banyak menjadi sorotan adalah pasal 27 dan 28.

"Inti dari diskusi kemarin, secara khusus kami mendapatkan satu gambaran bahwa kelompok pelapor maupun terlapor, ada masukan terkait dengan revisi beberapa pasal. Pasal yang paling disorot adalah pasal 27 dan pasal 28. Menurut mereka, diantaranya perlu mendapat kejelasan penormaannya dan implementasinya," tuturnya.

Sebelumnya, tim pengkaji UU ITE telah mengundang sejumlah pelapor dan terlapor kasus ITE. Mereka yang diundang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari public figure, dosen, hingga jurnalis.

Dari kalangan terlapor ada Baiq Nuril, Saiful Mahdi, Dandhy Dwi Laksono, dan Ahmad Dhani Prasetyo. Akan hadir pula Bintang Emon, Singky Soewadi, dan Diananta Putra Sumedi. Sedangkan dari kalangan pelapor, ada Muannas Al Aidid dan Ade Armando.

"Hari ini sesuai jadwal yang telah disepakati oleh tim, kami akan mengundang beberapa narasumber yang berasal dari latar belakang yang beragam. Mereka adalah orang-orang yang pernah memiliki pengalaman sebagai terlapor maupun sebagai pelapor di kasus yang terkait dengan UU ITE," ujar Ketua Tim Kajian UU ITE Sugeng Purnomo, melalui keterangan tertulis, Senin (1/3).

Sugeng mengatakan masukan dari mereka nantinya akan ditampung. Masukan itu juga akan menjadi bahan pertimbangan tim dalam mengkaji UU ITE.

"Masukan dan pandangan yang diberikan oleh narasumber nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi tim, baik untuk sub tim 1 yang akan menghasilkan panduan, maupun bagi sub tim 2 yang akan mengkaji kemungkinan revisi," ujar Sugeng, yang juga menjabat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam.

Selain melibatkan beberapa narasumber dari berbagai klaster, seperti pelapor dan terlapor, aktivis, praktisi, masyarakat sipil, akademisi, pers, dan lain-lain, tim pengkaji UU ITE bentukan pemerintah membuka hotline bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan. Adapun hotline itu melalui e-mail kajianUUITE@polkam.go.id dan SMS dan WhatsApp ke 082111812226.

(dwia/dwia)