Round-Up

Desakan agar 'Tameng' Antikorupsi Nurdin Abdullah Dilucuti

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 02 Mar 2021 06:30 WIB
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengenakan rompi KPK usai dilakukan pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021). Gubernur yang pernah mendapat penghargaan dari KPK tersebut kini justru menjadi tersangka dalam kasus korupsi.
Foto: Nurdin Abdullah (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Desakan agar penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award untuk Nurdin Abdullah dicabut terus mengemuka. Kasus dugaan suap yang menjerat Nurdin Abdullah dinilai telah mencoreng penghargaan tersebut.

Nurdin Abdullah diketahui meraih penghargaan BHACA itu pada 2017 bersama Dirjen Bea-Cukai RI Heru Pambudi. Ketika itu Nurdin masih menjabat Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan, 2008-2018.

Penghargaan ini diberikan atas penilaian yang dilakukan oleh lima orang dewan juri BHACA. Dewan juri tersebut adalah Betti Alisjahbana, Bivitri Susanti, Endy M Bayuni, Paulus Agung Pambudhi, dan Zainal A Mochtar.

Empat tahun berselang setelah menerima penghargaan itu, Nurdin Abdullah tersandung kasus korupsi. Ketua KPK, Firli Bahuri, lantas mengingatkan soal potensi korupsi di lingkaran kekuasaan.

"Terkait prestasi atau apresiasi yang pernah diterima NA termasuk beberapa penghargaan, tentu itu diberikan sesuai prestasi dan waktu, dan tempat tertentu. Kita memang memberikan apresiasi dengan seluruh pejabat negara yang benar berprestasi. Tetapi ingat bahwa korupsi itu disebabkan karena ada kekuasaan," kata Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (28/2).

Firli mengatakan korupsi itu disebabkan karena berbagai faktor. Salah satunya adanya kesempatan yang memungkinkan si pejabat mengambil uang rakyat.

"Korupsi itu sebabkan karena ada kesempatan. Korupsi terjadi karena keserakahan, ada kebutuhan. Dan yang paling penting lagi adalah jangan berpikir bahwa setiap orang yang sudah menerima penghargaan tidak akan melakukan korupsi. Kenapa? karena korupsi adalah pertemuan antara kekuasaan dan kesempatan, serta minusnya integritas. Jadi siapa pun," tutur dia.

Dia mewanti-wanti para pejabat negara agar menjalankan amanat yang diberikan rakyat. Dia menyebut ada 30 jenis korupsi yang bisa menjerat pejabat negara.

"Sehingga saya berharap kepada seluruh penyelenggara negara, kita diberikan mandat amanat oleh rakyat, maka peganglah amanah itu, jauhi perilaku korupsi. Karena tindak pidana korupsi itu setidak-tidaknya ada 30 jenis sebagaimana diatur UU 20 tahun 2021," kata dia.

"Hal yang paling penting adalah bagaimana penyelenggara tetap komitmen untuk tidak melakukan korupsi dan dia terus membangun, menjaga serta memelihara amanah rakyat, integritasnya. Karena pemberantasan korupsi tak hanya pidana tapi kita juga melakukan pendidikan masyarakat. Supaya meningkatkan integritas para penyelenggara negara aparatur pemerintah, supaya integritas meningkat sehingga tindak korupsi," kata dia.

Firli menegaskan KPK tidak pernah pandang bulu dalam menindak kasus dugaan korupsi. Dia mengatakan setiap pejabat yang melakukan korupsi akan diminta pertanggungjawaban.

"Siapapun yang melakukan pidana korupsi kami tidak pernah pandang bulu. Karena itu adalah prinsip kerja KPK. Siapapun, yang melakukan tindak pidana korupsi, pasti kita mintai pertanggungjawaban sebagaimana ketentuan UU," kata dia.

Simak video 'KPK soal Bantahan Nurdin Abdullah: Kami Punya Bukti Kuat Menurut Hukum':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2