Pemprov dan DPR Papua Menolak Perpres Investasi Miras, Ini Alasannya

Wilpret Siagian - detikNews
Senin, 01 Mar 2021 19:41 WIB
Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi berserta jajaran menunjukkan rokok dan miras ilegal di Gedung Bea Cukai Marunda, Jakarta Utara, Selasa (2/10/2018). Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai memusnahkan 2.231.935 batang rokok dan 2.245 botol minuman keras ilegal. Bea Cukai Marunda intensif melakukan penindakan rokok dan minuman keras ilegal sejak 2016 hingga 2018.
Ilustrasi miras (Agung Pambudhy/detikcom)
Jayapura -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menolak Peraturan Presiden (Perpres) nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang salah satunya mengatur soal penanaman modal untuk minuman beralkohol. Pemprov Papua menilai aturan tersebut bertentangan dengan peraturan daerah khusus (perdasus.

"Perpres investasi miras yang dikeluarkan bertolak belakang dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelarangan Miras di Papua," ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Papua, Doren Wakerwa, kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua, Senin (1/3/2021).

Menurut Doren, dalam Perdasus Nomor 13 Tahun 2015 menyebutkan tentang pelarangan peredaran miras di Provinsi Papua sehingga Pemprov Papua menolak kebijakan soal investasi miras tersebut.

"Miras ini tidak baik bagi masyarakat karena menyebabkan tindakan melanggar hukum seperti kecelakaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan masalah lainnya. Oleh karena itu, pemda sudah melarang peredaran miras itu," ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw, menegaskan pihak DPR Papua juga menolak perizinan investasi miras di Papua. Menurutnya, investasi miras bertentangan dengan Perdasus yang dibentuk oleh Pemprov Papua dan DPR Papua.

"Ini jelas bertentangan dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang sudah dibentuk oleh Pemprov dan DPRP tentang pelarangan peredaran minuman keras (miras) di Papua. Oleh karena itu, kita akan tetap konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan, yakni melarang peredaran miras di Papua," jelas Johny.

Menurutnya, Perdasus yang sudah dibentuk oleh Pemprov Papua dan DPR Papua bertujuan melindungi generasi muda Papua dari dampak buruk miras.

"Perda ini keluar atas aspirasi masyarakat tentang bahaya dari miras untuk generasi masa depan papua, oleh karena itu kita akan konsisten dan menolak kepres itu,' tegasnya.

Pihaknya berencana bertemu dengan Presiden Jokowi untuk meminta kebijakan soal investasi miras tersebut ditinjau ulang.

"Dalam waktu dekat kita akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk meninjau kembali perpres investasi miras tersebut," tandasnya.

Lihat Video: Amien Rais Minta Ma'ruf Ingatkan Jokowi soal Legalisasi Miras

[Gambas:Video 20detik]



(jbr/jbr)